Urus STNK 5 Januari, Tetap saja Kena Tarif Baru

Sudut Pandang  SABTU, 07 JANUARI 2017 , 06:01:00 WIB

Urus STNK 5 Januari, Tetap saja Kena Tarif Baru
RMOLJabar.  Para calo berkeliaran di Kantor Samsat Medan Utara, Sumut, memanfaatkan kepanikan masyarakat terhadap kenaikan tarif pengurusan STNK, BPKB, dan BBN-KB.

Mereka menyasar masyarakat yang resah karena mengantre terlalu lama.

Wartawan Sumut Pos (Jawa Pos Group) bahkan sempat ditawari seorang wanita yang diduga sebagai calo, untuk mengurus penerbitan BPKB baru tanpa harus mengantre.

"Bawa saja BPKB, STNK, dan KTP asli atas nama yang baru. Jangan lupa, kwitansi jual beli-nya, boleh yang fotocopy dan bawa kendaraannya," kata wanita berbaju merah itu.

Saat ditanya berapa biayanya, perempuan itu enggan menyampaikan lebih lanjut. "Bawa saja dulu keretanya. Saya masih ada ngurus punya orang ini," katanya sembari berlalu.

Terkait masih adanya praktik percaloan ini, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar menilai, Tim Saber Pungli yang telah dibentuk lintas instansi harus turun ke lapangan.

Tujuannya, agar para calo yang diduga turut kerjasama dengan oknum Polantas ini tak lagi berkeliaran di seputaran Dit Lantas.

Menurut dia, membludaknya pemohon itu sejatinya harus sudah dapat diantisipasi sejak awal. "Jangan dibiarkan itu calo, harus ditertibkan, ditangkapi itu semua, menurut saya. Karena (calo) itu tambah membebani masyarakat yang tarif juga meningkat. Karena calo itu harus bayar lagi," kata Abyadi, tadi malam.

"Tim Saber Pungli itu harus turun. Dibersihkan itu. Saya kira gampang melihatnya. Jangan dibiarkan. Apa gunanya meningkatkan pelayanan kalau gitu," timpal dia.

Menurut dia, kepadatan pemohon yang sibuk lantaran terkecoh mengira tarif pajak yang naik, itu merupakan dampak dari komunikasi publik pemerintah tidak benar. Artinya, Abyadi menilai, komunikasi massa gagal yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat.

"Akibat buruknya komunikasi ini, banyak orang salah persepsi yang akibatnya membludak. Ini kesalahan fatal. Komunikasi publik yang gagal. Saya baca media hari ini, di Polres di Rantau Prapat kemarin malam masih sosialisasi. Menurut saya, ini komunikasi yang fatal. Sehingga yang tejadi, kekacauan publik yang terjadi menurut saya," kata Abyadi.

Menurut dia, calo itu dampak dari rentetan semuanya. Idealnya, para calo itu harus ditertibkan dan hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah.

"Jangan dibiarkan calo itu ketika masyarakat dibingungkan. Itu bukti kelemahan pemerintah dalam mengkomunikasikan itu kepada masyarakat. Harus dijelaskan. Ini malah sosialiasi enggak tahu kapan, malah tiba-tiba bilang naik," kata dia.[gun/jpnn]

Komentar Pembaca
Sebelum Sandi, Jokowi Pernah Janji Hapus Ujian Nasional
Prabowo-Sandi Incar Golput

Prabowo-Sandi Incar Golput

KAMIS, 21 MARET 2019 , 19:00:00

Duit Di Laci Menag Berkaitan Dengan Kasus Romi

Duit Di Laci Menag Berkaitan Dengan Kasus Romi

KAMIS, 21 MARET 2019 , 13:00:00