Kang Dedi
Kang Emil

Presiden Mahasiswa ITB Bicara Soal Buruh, Apa Tuntutannya?

On The Spot  SELASA, 02 MEI 2017 , 12:16:00 WIB | LAPORAN: ALDI FERDIAN

Presiden Mahasiswa ITB Bicara Soal Buruh, Apa Tuntutannya?
RMOLJabar. Presiden Mahasiswa KM ITB Ardhi Rasy Wardhana menanggapi persoalan hari buruh dengan beberapa usulan yang harus direalisasikan pemerintah.

Ardhi mengatakan, para buruh turun ke jalan beberapa saat yang lalu bukan tanpa alasan. Salah satunya, sistem kerja kontrak (outsourcing) masih banyak yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang tak mau mengangkat karyawannya menjadi pegawai tetap.

"KM ITB menolak outsourcing sampai pemerintah memiliki skema untuk adanya penyamaan hak-hak dari tenaga kerja kontrak outsourcing dan tetap," kata Ardhi kepada RMOLJabar, Selasa, (02/05).

Menurut Ardhi, dia melihat ada indikasi dari kebijakan outsourcing yang dilakukan pemerintah dengan landasan Letter Of Intern (LOI) dengan IMF.

Kemudian, didalam LOI, sambung Ardhi, tertera adanya poin tenaga kerja Indonesia sebagai flexibel label market.

"Kebijakan outsourcing ini membuat masyarakat atau orang-orang yang terikat didalamnya, tidak punya hak-hak yang sama dengan tenaga kerja lainnya," terangnya.

Selain itu, Ardhi menolak Kepmen No 46 Tahun 2014 tentang objek vital nasional. Ardhi melihat, pemerintah membuat tempat-tempat tidak berdasarkan hal-hal yang esensial.

"Jadi jika buruh ingin menyuarakan hak-haknya di depan kantor atau pabriknya sendiri, tidak dengan serta merta bisa memberikan suaranya karena dijadikan objek vital nasional," ucap Ardhi.

Ardhi pun berharap, DPR RI dapat merevisi UU No 1 Tahun 1970, karena pelaksanaan K3 atau perlindungan terhadap tenaga kerja di Indonesia itu sangat jauh dibanding dengan negara lainnya.

"Harus ada bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan jika ada pelanggaran terhadap K3 yang dilakukan oleh tenaga kerja. Sehingga, perusahaan memiliki kepemilikan terhadap tenaga kerja. Beda sama sekarang, jika terjadi pelanggaran terhadap tenaga kerja, tenaga kerja tersebut yang harus membayar denda bukan perusahaan," pungkasnya.[gun]

Komentar Pembaca
Panglima TNI Dipermalukan!

Panglima TNI Dipermalukan!

SENIN, 23 OKTOBER 2017 , 17:00:00

Melihat Lebih Luas Konflik Semenanjung Korea

Melihat Lebih Luas Konflik Semenanjung Korea

SENIN, 23 OKTOBER 2017 , 15:00:00

Kawasan Industri Malaysia Dikuasai China

Kawasan Industri Malaysia Dikuasai China

SENIN, 23 OKTOBER 2017 , 13:00:00

Panglima TNI Hadiri Jalan Sehat Empat Pilar

Panglima TNI Hadiri Jalan Sehat Empat Pilar

MINGGU, 27 AGUSTUS 2017 , 15:45:00

Panglima TNI Hadiri Parade 50 Tahun ASEAN

Panglima TNI Hadiri Parade 50 Tahun ASEAN

MINGGU, 27 AGUSTUS 2017 , 16:31:00

Panglima TNI Hadiri Upacara Hari Kesaktian Pancasila