Kang Dedi
Kang Emil

Pemerintah Harus Ubah Paradigma Soal Gula Rafinasi

Ekbis  SENIN, 19 JUNI 2017 , 00:17:00 WIB

Pemerintah Harus Ubah Paradigma Soal Gula Rafinasi

Faisal Basri/Net

RMOLJabar. Ekonom senior yang juga mantan Satgas Pemberantasan Mafia Migas Faisal Basri meminta Pemerintah mengubah paradigma tentang gula rafinasi. Hal ini terkait temuan Satgas Mafia Pangan di Makassar dan beberapa tempat lainnya terkait gula rafinasi.

"Dosa apa yang diemban gula rafinasi. Gula rafinasi menjadi musuh masyarakat bahkan dikatakan musuh petani, menghambat swasembada gula. Bahkan disebutkan bahwa Gula Rafinasi mengandung bahaya jika dikonsumsi langsung,"  ujar Faisal Basri saat dihubungi (Minggu,18/6).

Dia  menegaskan keberadaan gula rafinasi ini  justru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap Impor. Apalagi, impor raw sugar  yang diolah didalam negeri akan membuka lapangan kerja baru dan hasilnya digunakan untuk menutup kebutuhan industri terhadap gula.

"Persoalan petani tebu itu lebih banyak soal kebutuhan lahan. Sementara yang selama ini masuk ke kasus monopoli itu terkait gula impor illegal, bukan rafinasi. Jadi ini tiga hal berbeda yang harus dipahami,” Fasial Basri melanjutkan tentang cara pandang keliru dalam penanganan kasus gula rafinasi.

Menurutnya juga lonjakan harga terjadi justru karena kebijakan gula rafinasi sangat ketat, sehingga membuka ruang monopoli. Karena harus diimpor oleh importir terdaftar, jatah gula rafinasi hanya bisa dinikmati oleh industri makanan dan minuman dengan sekala besar.

"Sektor Industri Kecil Menengah tidak kebagian dan harus bertahan dengan gula harga yang semakin tinggi. Itu alasan mengapa akhirnya banyak Industri makanan dan minuman dalam negeri akhirnya memindahkan pabriknya ke Vietnam, Thailand, Laos, dan lainnya," tandasnya.

Sebagaimana diketahui  jelang Idul Fitri 2017, tingkat konsumsi yang tinggi sering digunakan oleh pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda dari kegiatan menimbun pasokan pangan sehingga membuat lonjakan harga di pasar menjadi tidak terkendali.

Antisipasi ini menjadi salah satu yang menjadi perhatian Presiden Jokowi. Tidak heran jika Kapolri menindaklanjuti dengan menggandeng Kementerian Perdagangan, Pertanian, Bulog dan Komisi Pengawas Persaingan Persaingan Usaha.

Sejauh ini telah ditemukan 62 kasus ditangani Satgas Mafia Pangan, tercatat beberapa wilayah kerja Polda: Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Riau, Sulawesi Selatan dan lainnya dengan berbagai latar belakang kasus: perijinan, penimbunan, gula illegal, gula rafinasi.  [bon/rmol.co]

Komentar Pembaca
Said Aqil Cocok Gantikan Menteri Agama

Said Aqil Cocok Gantikan Menteri Agama

SABTU, 24 JUNI 2017 , 13:00:00

Pesan SBY Untuk AHY

Pesan SBY Untuk AHY

SABTU, 24 JUNI 2017 , 10:00:00

Resmi Tersangka, Hary Tanoe Akan Diperiksa

Resmi Tersangka, Hary Tanoe Akan Diperiksa

JUM'AT, 23 JUNI 2017 , 17:00:00

Lomba PBB HUT ke-54 Kodam XVII/Cenderawasih

Lomba PBB HUT ke-54 Kodam XVII/Cenderawasih

SABTU, 06 MEI 2017 , 00:29:00

Upacara Seba Baduy

Upacara Seba Baduy

SABTU, 29 APRIL 2017 , 05:31:00

DPD PSI Karawang Sambangi KPUD

DPD PSI Karawang Sambangi KPUD

SABTU, 29 APRIL 2017 , 01:20:00