Kang Dedi
Kang Emil

Kronologis Aksi Mogok Supir Tangki BBM Pertamina

Peristiwa  SENIN, 19 JUNI 2017 , 14:47:00 WIB | LAPORAN: ALDI FERDIAN

Kronologis Aksi Mogok Supir Tangki BBM Pertamina

Aksi Mogok Supir Tangki BBM Pertamina

RMOLJabar. Ratusan crew Awak Mobil Tangki (AMT) PT. Pertamina merasa dilukai rasa keadilannya atas PHK sepihak yang dilakukan oleh PT. Garda Utama Nasional di beberapa Depot atau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) PT. Pertamina Patra Niaga.

PHK sepihak itu terjadi pada hari pertama di bulan Ramadhan 1438 H. Padahal selama ini para crew AMT justeru sudah memberikan pemasukan kepada negara dan memberikan keuntungan besar pada perusahaan melalui kerja kerasnya mendistribusikan BBM dan LPG sebagai sebuah komoditi vital bagi masyarakat di negeri ini.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (DPP FBTPI) Ilhamsyah mengatakan, persoalan yang terjadi dilingkungan kerja anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) yaitu PT Pertamina Patra Niaga khususnya yang ada di Depot Plumpang, Jakarta Utara, sudah di proses oleh pihak Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara sejak tahun 2016.

Kemudian, untuk nota pemeriksaan sudah keluar pada tanggal 26 September 2016 yang memuat temuan berbagai macam pelanggaran terhadap hak normatif para pekerja serta nota pemeriksaan khusus yang memuat tentang status hubungan kerja tetap antara para crew AMT dengan PT. Pertamina Patra Niaga.

"Sampai saat ini, kepatuhan hukum pihak mereka (PT. Pertamina Patra Niaga) untuk memenuhi perintah dari pihak pengawasan ketenagakerjaan melalui nota pemeriksaan tersebut, belum terlihat," kata Ilhamsyah kepada RMOLJabar, Senin, (19/6).

Ilhamsyah menambahkan, PT. Pertamina Patra Niaga seolah-olah bersikap kebal hukum, bukannya melakukan perbaikam terhadap sistem kerja dan mengangkat para crew AMT menjadai pekerja tetapnya, malah kembali menggunkan jasa perusahaan pemborong pekerjaan (Vendor) yang baru, yakni PT. Garda Utama Nasional.

"Seharusnya mereka (PT. Pertamina Patra Niaga) apabila merasa keberatan dengan isi nota pemeriksaan tersebut, silahkan gunakan upaya hukum untuk banding administrasi bukannya malah mengabaikan nota pemeriksaan lalu kembali melakukan pelanggaran demi pelanggaran yang merugikan para pekerja," tandasnya. [jar]

Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 13:00:00

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 19:00:00