Lahan Garapan Akan Diambil Alih, Ribuan Anggota LMDH di Karawang Resah

Kami mengetahui rencana mengambil alih lahan hutan yang digarap petani penggarap ini setelah menghadiri undangan bupati dalam acara sosialisasi Pola Tani Wanatani Nusantara beberapa waktu lalu. Dalam surat undangan tersebut dicantumkan, jika petani penggarap LMDH tidak hadir, maka akan kehilangan hak garapnya," ungkap Tenaga Pendamping Masayrakat (TPM) LMDH, Nace Permana, kepada wartawan, Senin (17/7).

Sosialisi tersebut, kata Nace, hanya akan menambah daftar panjang kisruh lahan di kawasan Hutan Telukjambe. Karena, Pondok Pesantren Al Baghdadi Rengasdengklok yang berencana akan menggarap lahan tersebut. Dasarnya karena adanya kemitraan dengan Perhutani yang katanya sudah di SK-kan dalam rangka pengembangan perhutanan sosial. Padahal, di lahan tersebut sudah ada penggarapnya dan bercokol selama puluhan tahun. Jelas, ini akan menimbulkan konflik baru.

Bupati itu tidak tau apa-apa terhadap kondisi hutan dan penggarapnya. Sehingga wajar menerbitkan surat undangan sosialisasi itu. Padahal, jelas semua petani penggarap yang tergabung dalam LMDH menentangnya,” katanya.

Seharusnya, lanjut Nace, program pengembangan hutan sosial itu melibatkan para petani penggarap yang sudah ada di hutan. Bukan, malah menambah lagi petani penggarap dari luar yang akibatnya bisa terjadi gesekan antara petani penggarap yang sudah laa dengan yang baru.

Saya tidak mengerti dengan isi surat undangan itu. Cellica (Bupati Karawang) tidak mempunyai kewenangan terhadap hak garapan, yang punya kewenangan itu adalah Perhutani,” tandasnya. [bon]