Kang Dedi
Kang Emil

DPRD Ingin Kepastian Anggaran Kantor Dewan

Pemerintahan  KAMIS, 14 SEPTEMBER 2017 , 14:15:00 WIB | LAPORAN: TRI JUNARI

DPRD Ingin Kepastian Anggaran Kantor Dewan

net

RMOLJabar. DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) ingin memastikan adanya ketersediaan anggaran terkait rencana pembangunan gedung DPRD KBB.

Rencana ini menguat setelah Bupati Bandung Barat Abubakar mengatakan akan ada bantuan anggaran Rp30 miliar dari Provinsi Jabar untuk pembangunan gedung DPRD tersebut.

Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Aa Umbara Sutisna mengatakan, kepastian itu dibutuhkan mengingat kebutuhan anggaran untuk pembangunan gedung itu sangat besar yakni Rp150 miliar. Jangan sampai nanti saat sudah jalan anggarannya tidak ada sehingga nantinya malah membebani APBD KBB.

"Memang masih ada perbedaan pandangan di setiap fraksi. Tapi benang merahnya pembangunan gedung DPRD itu jangan sampai membebani APBD kabupaten," tuturnya, Kamis (14/9).

Menurutnya jika bantuan anggaran dari pusat dan provinsi mencapai 70% dari total anggaran itu dan yang 30%-nya ditanggung oleh APBD kabupaten, DPRD sangat setuju. Jika porsinya begitu maka tidak akan terlalu membebani APBD kabupaten.

Sebab APBD kabupaten harus lebih diprioritaskan untuk perbaikan infrastruktur atau pelayanan-pelayanan lain yang belum maksimal.

Sejauh ini DPRD tidak mendesak dan meminta agar gedung DPRD segera dibangun, mengingat urgensinya saat ini belum terlalu dibutuhkan. Bahkan jika gedung dewan yang saat ini akan dipakai untuk Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Padalarang, maka dewan siap untuk pindah dan mengontrak dulu.

"DPRD pernah punya pengalaman ngontrak gedung, jadi kalaupun nanti harus ngontrak lagi tidak masalah asalkan demi kebaikan rakyat," tuturnya.

Dia menegaskan, DPRD tidak ingin dituding egois dan mementingkan diri sendiri dengan membangun gedung senilai Rp150 miliar. Sementara kondisi di Bandung Barat saat ini masih banyak yang harus diperbaiki seperti pelayanan infrastruktur yang mencakup jalan rusak, jembatan terputus, pendidikan, dan lainnya.

"Dulu pernah terjadi saat akan membangun gedung pemerintahan katanya akan ada bantuan dana dari APBN Rp100 miliar tapi ternyata tidak ada. Akibatnya harus ditutupi dari kas APBD KBB yang berdampak kepada anggaran di setiap SKPD dijurangi. Jangan sampai pengalaman itu terjadi untuk yang kedua kalinya," kata dia.

Terpisah Ketua Fraksi PKS di DPRD KBB Didik Agus Triwiyono menilai, ada tiga aspek yang menjadi pertimbangan pihaknya dalam menyikapi rencana pembangunan gedung DPRD ini.

Yakni aspek teknis, anggaran dan politis. Untuk aspek teknisnya mencakup kesiapan lahan dimana dari total kebutuhan laham 2 hektare saat ini yang terbebaskam baru 7.000 meter persegi.

Dari aspek anggaran, apakah ada jaminan ketersediaan anggaran atau tidak agar tidak lagi terjadi pembebanan anggaran dijatuhkan ke APBD KBB. Apalagi saat ini anggaran KBB sudah mengalami defisit Rp290 miliar.

Sedangkan dari aspek politis tentunya jangan ada anggapan bahwa pembangunan gedung DPRD ini mengabaikan pembangunan lain yang lebih penting dan berhubungan langsung ke masyarakat.

"Itu yang menjadi pertimbangan kami, agar tidak muncul kesan bahwa DPRD ini hanya memikirkan dirinya sendiri," ucapnya.

Seperti diketahui Pemkab Bandung Barat akan mendapatkan bantuan dana Rp30 miliar dari Pemprov Jabar di tahun ini. Bantuan anggaran itu diperuntukan bagi pembangunan gedung DPRD KBB di kawasan kompleks perkantoran Pemkab Bandung Barat di Kecamatan Ngamprah.

"Pemprov Jabar melalui gubernur akan mengalokasikan dana sebesar Rp30 miliar di anggaran perubahan untuk pembangunan gedung DPRD," tutur Bupati Bandung Barat Abubakar, Senin (11/9/2017).

Abubakar menjelaskan, dengan akan turunnya bantuan ini maka pemkab mendesak agar peluang ini segera ditangkap oleh legislatif untuk direalisaaikan. Sebab jika bantuan itu terserap maka di tahun depam Pemprov Jabar juga menjanjikan akan memberikan bantuan tambahan.

Hal ini menjadi sebuah kemudahan mengingat jika harus mengandalkan dana dari APBD KBB maka akan sangat berat mengingat masih banyak sektor lain yang harus mendapatkan perhatian.

Sesuai dengan amanat UU 12/2017 tentang Pembentukan KBB, maka pusat pemerintahan itu berada di Ngamprah baik kantor bupati ataupun kantor DPRD. [nif]

Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 13:00:00

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 19:00:00