Kang Dedi
Kang Emil

Nusron Wahid Tidak Berhak Cabut Moratorium TKI

Pemerintahan  SELASA, 26 SEPTEMBER 2017 , 05:05:00 WIB

Nusron Wahid Tidak Berhak Cabut Moratorium TKI

Nusron Wahid/Net

RMOLJabar. Rencana Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencabut moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah dianggap menyalahi aturan.

Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Migran Indonesia Bobby Alwi menekankan, hanya Menteri Ketenagakerjaan yang berwenang mencabut moratorium TKI ke luar negeri.

"Sebagai regulator, hanya Menteri Ketenagakerjaan yang berhak mencabut dan melanjutkan moratorium. Sedangkan BNP2TKI hanya pelaksana," kata Bobby saat dihubungi, Senin (25/9).

Malahan kata dia, kasus TKI ilegal tidak bisa dijadikan tolak ukur atau alasan pencabutan moratorium TKI ke Timur Tengah, seperti diutarakan Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid. Sebaliknya, maraknya TKI ilegal harus dijadikan cermin bagi BNP2TKI dalam melakukan perbaikan pengawasan, pembinaan dan penempatan.

"Alasan Nusron Wahid sangat tidak logis. Harusnya kalau makin banyak TKI ilegal, berarti tata kelolanya harus terus diperbaiki. Jangan mencari alasan mencabut moratorium," ujarnya.

Bobby memandang selama ini pemerintah tidak serius membenahi masalah tata kelola TKI. Kasus TKI ilegal merupakan bentuk belum adanya perubahan pelayanan yang dilakukan BNP2TKI.

"Harus ada tata kelola baru bagi perlindungan TKI. Kalau belum ada perbaikan pelayanan TKI, maka moratorium belum boleh dicabut, karena pada prinsipnya moratorium tujuannya untuk melindungi TKI," tegas Bobby.

Sebelumnya, BNP2TKI memperkirakan ada 30 ribu tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal yang berhasil lolos ke luar negeri tiap tahun. Akibatnya, banyak masalah yang ditimbulkan TKI ilegal itu. moratorium tidak mengurangi TKI ilegal berangkat ke luar negeri sehingga harus dicabut.

"Pasca-moratorium terbuka, ternyata impact-nya malah banyak TKI ilegal yang terkirim dan menimbulkan masalah. Data imigrasi yang terkirim sampai saat ini sekitar 2.600 tenaga kerja per bulan. Jadi diperkirakan 30 ribu orang yang tidak tercatat oleh negara alias ilegal per tahunnya," kata Nusron Wahid sepekan lalu.[bon/rmol.co]

Komentar Pembaca
Panglima TNI Dipermalukan!

Panglima TNI Dipermalukan!

SENIN, 23 OKTOBER 2017 , 17:00:00

Melihat Lebih Luas Konflik Semenanjung Korea

Melihat Lebih Luas Konflik Semenanjung Korea

SENIN, 23 OKTOBER 2017 , 15:00:00

Kawasan Industri Malaysia Dikuasai China

Kawasan Industri Malaysia Dikuasai China

SENIN, 23 OKTOBER 2017 , 13:00:00

Panglima TNI Hadiri Jalan Sehat Empat Pilar

Panglima TNI Hadiri Jalan Sehat Empat Pilar

MINGGU, 27 AGUSTUS 2017 , 15:45:00

Panglima TNI Hadiri Parade 50 Tahun ASEAN

Panglima TNI Hadiri Parade 50 Tahun ASEAN

MINGGU, 27 AGUSTUS 2017 , 16:31:00

Panglima TNI Hadiri Upacara Hari Kesaktian Pancasila