Kang Dedi
Kang Emil

Ada Uang Pengamanan Di Kasus Wali Kota Batu

Hukum  KAMIS, 05 OKTOBER 2017 , 23:31:00 WIB

Ada Uang Pengamanan Di Kasus Wali Kota Batu

net

RMOLJabar.  Tersangka Walikota Batu Eddy Rumpoko menyebutkan ada transaksi uang pengamanan dalam proyek belanja modal pengadaan meubelair di Pemkot Batu tahun 2017. Uang tersebut diberikan agar pengerjaan proyek bisa tidak berhenti di tengaj jalan.

"Saya terima uang itu sebagai sebuah titipan. Titipan kemana? Setelah proses penyidikan jadi tersangka. Kemudian kenapa ada titipan itu? Ini teman-teman jadi agar pembangunan di sana bisa jalan. Karena kondisinya kalau tidak begitu pembangunan akan berhenti," kata dia usai diperiksa di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (5/10).

Namun ia membantah jika uang tersebut bagian dari suap Rp 500 juta yang ia terima dari Direktur PT Dailbana Prima Filipus Djap.

"Bukan uang suap untuk pembangunan tapi itu adalah titipan kegiatan pengamanan. Sistem yang menjerat kita seperti itu. Harus ada pengamanan ini itu kalau pembangunan tidak jalan. Kalau enggak tidak ada yang berani melaksanakan pembangunan," jelasnya.

Apakah uang itu mengalir kepada anggita legislatif lain, Eddy enggan mengungkapkan hal tersebut. Tapi dia yakin hal itu pasti akan terbongkar dalam proses penyidikan.

"Kalau itu saya belum tahu. Nanti diproses dipenyidikian kalau diperiksa jadi tersangka mungkin akan terungkap sedikit demi sedikit, semoga. Yang penting pembangunan di sana harus jalan," pungkasnya.

Dalam kasus itu Eddy diduga menerima uang 10 persen dari nilai proyek Rp 5,26 miliar yang ditangani perusahaan Filipus. Uang diberikan melalui Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setyawan.

Dalam kasus ini, Eddy dan Edi sebagai pihak yang diduga penerima suap, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Filipus sebagai pihak yang diduga pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 ju 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [rmol.co]

Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 13:00:00

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 19:00:00