Kang Dedi
Kang Emil

Belum Ada Lobi-Lobi Buat Tentuin Nasib Perppu Ormas

Pemerintahan  SABTU, 07 OKTOBER 2017 , 04:50:00 WIB

Belum Ada Lobi-Lobi Buat Tentuin Nasib Perppu Ormas

Ilustrasi/Net

RMOLJabar. Fraksi-fraksi DPR terlihat terbelah dalam menyikapi Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas. Meski begitu, masing-masing fraksi belum menunjukkan kengototannya untuk meloloskan atau menolak Perppu itu. Buktinya, belum ada lobi-lobi untuk menentukan nasib Perppu itu.

Perppu Ormas sekarang sedang dibahas di Komisi II DPR. Dalam proses pembahasan, fraksi-fraksi sudah menunjukkan kecenderungan sikapnya. Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN sesumbar akan menolak Perppu itu.

Hal tersebut terlihat dari pernyataan-pernyataan para petinggi partai itu. Sedangkan PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura sebagai fraksi pendukung Pemerintah, sudah pasti mendukung Perppu itu. Sementara, PPP dan PKB belum memperlihatkan sikap yang terang.

Meski kondisinya seperti ini, belum ada pergerakan apa-apa di Komisi II mengenai pembahasan Perppu itu.

"Saya kira normal-normal saja. Enggak ada lobi-lobi. Masing-masing fraksi saya kira sudah ada kajian masing-masing mengenai Perppu Ormas ini," kata Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali, Jumat (6/10).

Amali pun memastikan, dalam pembahasan nanti, pihaknya tidak akan terpacu dengan pernyataan para petinggi partai selama ini. Pihaknya akan fokus menggali latar belakang keluarnya Perppu itu dan melihat aspek manfaat serta mudarat pemberlakuan Perppu itu.

Untuk menggali latar belakang pembentukan Perppu itu, Rabu lalu, Komisi II sudah mendengar penjelasan dari Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Dalam rapat tersebut, internal Komisi II memang sempat berdebat karena ketidakhadiran Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Namun, bagi Amali, kehadiran Rudiantara sudah cukup merepresentasikan Pemerintah.

"Saya kira cukup. Dalam surat Presiden kan dijelaskan bahwa para menteri itu ditugaskan baik bersama-sama maupun sendiri. Jadi, yang penting kan disampaikan pandangan Pemerintah soal Perppu itu," jelas politisi Partai Golkar itu.

Untuk aspek manfaat dan mudarat, lanjutnya, DPR terus menyerap aspirasi masyarakat. Jauh sebelum pembahasan Perppu itu dimulai, pihaknya sudah menerima aspirasi dan mendatangi berbagai daerah untuk mengenai sikap masyarakat terhadap Perppu itu.

DPR juga akan mengundang beberapa Ormas ke DPR untuk memberikan pandangannya soal Perppu itu. Hasil pemaparan Pemerintah dan aspirasi dari berbagai pihak nantinya akan ditelaah, dikaji, dan dianalisa oleh masing-masing fraksi. Hasil analisa itu kemudian akan dipresentasikan pada Rapat Kerja Komisi II DPR pada 16 Oktober nanti.

"Jadi, nanti pada Senin pekan depan, masing-masing fraksi sampaikan pandangannya. Saat ini, semua fraksi saya kira masih mendalami dan membahas," sambung dia.

Untuk tahapan pembahasan, sambungnya, dibagi dalam dua. Pertama, masing-masing fraksi akan mengeluarkan pandangannya apakah pembahasan Perppu itu dilanjutkan atau tidak. Kedua, jika pembahasan dilanjutkan, apakah Perppu itu akan diterima atau ditolak untuk menjadi Undang-Undang.

Hasil pembahasan di Komisi II, ucap Amali, akan dibawa ke Rapat Paripurna. Keputusan akhir soal nasib Perppu itu akan ditentukan di Rapat Paripurna tersebut.

"Resminya nanti di (Rapat Paripurna)," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy sempat mewacanakan agar DPR diperbolehkan mengotak-atik pasal dalam Perppu itu. Alasannya, Perppu itu dibutuhkan untuk menindak Ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Namun, di dalam Perppu itu ada pasal yang kontroversial yaitu pembubaran Ormas tanpa proses peradilan. Sebagai jalan tengahnya, DPR akan meloloskan Perppu itu dengan syarat dapat mengubah beberapa pasal.

Amali menolak wacana ini. Dia menegaskan, dalam pembahasan Perppu, wewenang DPR hanya dua, yaitu menolak atau menerima. DPR sama sekali tidak boleh mengubah pasal-pasal dalam Perppu itu.

"Jadi, tidak ada DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) dan tidak ada perubahan dari redaksional naskah," tandasnya.[jar/rmol.co]

Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 13:00:00

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 19:00:00