Kang Dedi
Kang Emil

Korps Menwa Mahawarman Jabar Tolak Eksekusi Bangunan Jalan Surapati 29

Hukum  SELASA, 10 OKTOBER 2017 , 21:33:00 WIB | LAPORAN: LANNIE RACHMAN

Korps Menwa Mahawarman Jabar Tolak Eksekusi Bangunan Jalan Surapati 29
RMOLJabar. Tim Kuasa Hukum Yayasan Korps Resimen Mahasiswa (Menwa) Mahawarman Jawa Barat meminta Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung agar menangguhkan eksekusi kantor Sekretariat Resimen Mahasiswa Mahawarman Jawa Barat  di Jalan Surapati No. 29 (dahulu No. 33 ) Kecamatan Lebakgede, Kelurahan Coblong, Kota Bandung.

Juru bicara Tim Kuasa Hukum Yayasan Korps Resimen Mahasiswa Mahawarman Jabar, Dadang Sukmawijaya, SH  mengungkapkan  Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Nomor : 72 / Pdt / Eks / 2016 / Put / PN.Bdg tertanggal 17 Januari 2017 Jis Putusan Perkara Perdata Nomor : 287 / Pdt.G / 2011 / PN.Bdg, Nomor :  577 / Pdt / 2012 / PT.Bdg, Nomor  : 978 K / Pdt / 2014, Nomor : 525 PK / Pdt / 2015 tidak dapat dilaksanakan dengan beberapa fakta.

"Kami menilai penetapan itu tidak dapat dilakukan lantaran ada 2 putusan yang saling bertentangan, adanya alasan yang bersifat kasuistis dan eksepsional serta obyek eksekusi berada di tangan pihak ketiga," kata Dadang dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa(10/10).

Menurutnya, Yayasan Korps Resimen Mahasiswa Mahawarman Jabar adalah penghuni atau yang mendiami secara terus menerus terhitung sejak tahun 1966, hingga sekarang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 43 / Desa Balubur, asal bekas Eigendom Verponding No. 11338, tertulis atas nama Ir. Sakirman, luas 810 M2 (delapan ratus sepuluh meter persegi), Surat Ukur No. 27 / 17 " 9 - 1940, No. 348 / 1940 tanggal 16 Juni 1962, setempat dikenal dengan Jl. Surapati No. 29 ( dahulu No. 33 ) Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa, sebagaimana Surat Keterangan dari RT. 09 / 07 Bagusrangin, Kecamatan Lebakgede, Kelurahan Coblong, Kota Bandung.

"Sejak tahun 1966 hingga saat ini lokasi yang menjadi obyek sengketa itu digunakan Menwa Mahawarman Jabar yang merupakan Organisasi Pendidikan Bela Negara, bahkan memiliki prioritas untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan ( SHGB ) yang sudah habis waktunya sejak tanggal 24 September 1980 tersebut. Selama ini Menwa Mahawarman  yang mengurus dan memelihara serta membayar Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB )," kata Dadang.

Ia menambahkan, setelah Sertifikat Hak Guna Bangunannya (SHGB) sudah habis masa berlakunya di tahun 1980 maka tanah dan bangunan yang menjadi Objek Sengketa di atas kembali kepada Negara. Hal ini diperkuat oleh Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung / Kantor Pertanahan Kota Bandung yang telah mengeluarkan Surat Nomor : 610.32.73 / 675 / V / KP / 2008 tanggal 23 Mei 2008.

Menurutnya, Yayasan Korps Menwa Mahawarman Jawa Barat adalah pemenang dari perkara gugatan Nomor : 250 / Pdt.G / 2016 / PN.Bdg tanggal 20 Desember 2016 antara Penggugat / Pelawan lawan  Wardono / Tergugat I dan Pratikto / Tergugat II ( Terlawan Penyita sekarang ).

"Tidak ada pembenaran, bahwa para Terlawan tidak memperpanjang SHGB nomor 43 / desa Balubur, dengan alasan para Terlawan diduga keluarga PKI bernama Ir. Sakirman atau berbeda ideologi dengan pemerintahan orde baru yang saat itu sedang berkuasa," tandasnya. [nif]



Komentar Pembaca
AHY Kandidat Terkuat Demokrat

AHY Kandidat Terkuat Demokrat

JUM'AT, 20 OKTOBER 2017 , 19:00:00

Rakyat Makin Susah Dipimpin Jokowi

Rakyat Makin Susah Dipimpin Jokowi

JUM'AT, 20 OKTOBER 2017 , 17:00:00

Prabowo Dinasihatin Agung Laksono

Prabowo Dinasihatin Agung Laksono

JUM'AT, 20 OKTOBER 2017 , 15:00:00

Panglima TNI Hadiri Jalan Sehat Empat Pilar

Panglima TNI Hadiri Jalan Sehat Empat Pilar

MINGGU, 27 AGUSTUS 2017 , 15:45:00

Panglima TNI Hadiri Parade 50 Tahun ASEAN

Panglima TNI Hadiri Parade 50 Tahun ASEAN

MINGGU, 27 AGUSTUS 2017 , 16:31:00

Panglima TNI Hadiri Upacara Hari Kesaktian Pancasila