Kang Dedi
Kang Emil

Satpol PP Kabupaten Bandung Tutup Tiga Minimarket Tak Berizin

Peristiwa  SABTU, 14 OKTOBER 2017 , 09:31:00 WIB | LAPORAN: FARAN

Satpol PP Kabupaten Bandung Tutup Tiga Minimarket Tak Berizin
RMOLJabar. Tiga Minimarket di wilayah Kecamatan Baleendah, Desa Rancamanyar, Kabupaten Bandung, kembali ditutup pihak Satpol PP Kabupaten Bandung.

Menurut Kasie Penyelidikan dan Penyidikan (PPNS) Satpol PP Kabupaten Bandung, Oki Suyatno menjelaskan bahwa ketiga minimarket sudah kita kasih peringatan sebelumnya, agar mengurus dokumen perizinan.

"Kami sudah melayangkan surat agar segera melakukan pengurusan izin usaha, sebelum melakukan penutupan, " jelas Oki, Sabtu (14/10).

Oki menambahkan, selama diberi teguran pertama dan kedua, ketiga minimarket ini buka namun ibarat seperti kucing-kucingan.

"Mereka buka, dari jam 11 lalu tutup jam 17 sore menjelang magrib,"jelasnuya.

Mendengara informasi tersebut, akhirnya kami terpaksa menutup dan menyegel minimarket yang kesemuanya milik Indomaret.

"'Kita segel paksa, karena tak menuruti surat teguran dari kami," jelasnya.

Tiga lokai ini berada di samping Puskesmas Rancamanyar, di depan perumahan Graha Rancamanyar dan di pertigaan jalan raya Bojong Kukun.

Sebelumnya Kasat Pol PP Kabupaten Bandung, Usman Sayogi menyatakan akan terus melakukan penertiban minimarket yang tak berizin atau ilegal, jumlahnya mencapai ratusan di wilayah Kabupaten Bandung. Untuk itu penertiban terhadap gerai minimarket ini menjadi tugas dan kewajiban Satpol PP sebagai penegak Perda di daerah.

Menurutnya, saat ini keberadaan minimarket di Kabupaten Bandung berjumlah
486 lokasi.

"Jumlah yang sangat fantastis, dan ini berdiri tanpa dokumen perizinan yang lengkap. Sehingga sudah jadi tugas kami melakukan penertiban ini," jelasnya, usai penyegelan di salah satu gerai alfamart di Soreang, Rabu (11/10) lalu.

Usman menambahkan, dari jumlah 486, 74 sudah kita segel karena tak berizin alias ilegal. Ke 74 ini tidak memiliki dokumen lengkap perizinan usaha.

"Siap-siap sisa 400 lagi akan ditertibkan untuk melihat dokumen perizinannya, dan akan terus kita lakukan karena ini menggangu ekonomi kecil masyarakat," paparnya.

Penegakan Perda dan aturan, menurut Usman selalu mendapatkan hambatan di lapangan. Bahkan isu miring terhadap lembaganya kerap dialamatkan.

"Saya tahu tindakan saya ini banyak menuai resiko dan protes, tapi saya tetap akan menertibkan minimarket yang ilegal, karena saya lebih berpihak kepada masyarakat bukan kepada pengusaha," jelasnya.[gun]


Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 13:00:00

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 19:00:00