Kang Dedi
Kang Emil

Pemberantasan Korupsi Perlu Diselaraskan Demi Pembangunan Nasional

Politik  MINGGU, 15 OKTOBER 2017 , 23:01:00 WIB

Pemberantasan Korupsi Perlu Diselaraskan Demi Pembangunan Nasional

Bambang Soesatyo/Net

RMOLJabar. Senin besok, Komisi III DPR akan menggelar rapat gabungan antar-pimpinan penegak hukum di negeri ini. Komisi III sudah mengundang KPK, Kapolri, dan Jaksa Agung untuk datang dan rapat bareng di Senayan.

"Agendanya merupakan rapat koordinasi antar-aparat penegak hukum dalam hal penanganan tipikor (tindak pidana korupsi). Sebab, selama 15 tahun KPK berdiri, kita belum melihat kemajuan yang signifikan dalam menekan perilaku koruptif. Yang terjadi malah sebaliknya, korupsi semakin masif," kata Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo, Minggu (15/10).

Lewat rapat itu, Komisi III ingin ada arah dan agenda baru pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan bermanfaat dalam meningkatkan ekonomi. Komisi III tidak mau cara pemberantasan korupsi hanya menghasilkan kegaduhan dan festivalisasi, seperti yang terjadi selama ini.

"Kami ingin ada hasil nyata dalam pemberantasan korupsi. Yaitu, mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi, bisnis, dan kesejahteraan masyarakat," jelas politisi yang akrab disapa Bamsoet ini.

Bagi Bamsoet, cara-cara pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini justru kontraproduktif bagi pembangunan nasional. Banyak dana APBN dan APBD hanya mengendap di bank-bank daerah. Penyebabnya, para pimpinan proyek, kepala daerah, dan pejabat kementerian terkait tidak berani mengeksekusi berbagai program pembangunan kerena takut salah lalu dipenjarakan.

"Mereka tidak berani menggunakan diskresi dan kewenangannya. Begitu juga para pengusaha, mereka menghadapi dilema luar biasa. Itu lah kurang lebih yang akan kami evaluasi dan bicarakan dengan para pemangku kepentingan penegak hukum," jelasnya.

Bamsoet juga menekankan pentingnya ada keselarasan dalam merealisasikan agenda pemberantasan korupsi. Pihaknya tidak ingin agenda pemberantasan korupsi dibajak untuk kepentingan sekelompok golongan, politik, kekuasaan, maupun ekonomi dengan berbagai turunannya.

Menurutnya, proses penanganan dan penindakan tindak pidana korupsi selama ini rawan hangki pangki. Mulai dari pengaduan masyarakat (dumas), penyadapan, penyidikan, hingga penuntutan dan pengamanan barang bukti atau barang sitaan. [jar/rmol.co]

Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 13:00:00

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 19:00:00