Pemberantasan Korupsi Perlu Diselaraskan Demi Pembangunan Nasional

Politik  MINGGU, 15 OKTOBER 2017 , 23:01:00 WIB

Pemberantasan Korupsi Perlu Diselaraskan Demi Pembangunan Nasional

Bambang Soesatyo/Net

RMOLJabar. Senin besok, Komisi III DPR akan menggelar rapat gabungan antar-pimpinan penegak hukum di negeri ini. Komisi III sudah mengundang KPK, Kapolri, dan Jaksa Agung untuk datang dan rapat bareng di Senayan.

"Agendanya merupakan rapat koordinasi antar-aparat penegak hukum dalam hal penanganan tipikor (tindak pidana korupsi). Sebab, selama 15 tahun KPK berdiri, kita belum melihat kemajuan yang signifikan dalam menekan perilaku koruptif. Yang terjadi malah sebaliknya, korupsi semakin masif," kata Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo, Minggu (15/10).

Lewat rapat itu, Komisi III ingin ada arah dan agenda baru pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan bermanfaat dalam meningkatkan ekonomi. Komisi III tidak mau cara pemberantasan korupsi hanya menghasilkan kegaduhan dan festivalisasi, seperti yang terjadi selama ini.

"Kami ingin ada hasil nyata dalam pemberantasan korupsi. Yaitu, mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi, bisnis, dan kesejahteraan masyarakat," jelas politisi yang akrab disapa Bamsoet ini.

Bagi Bamsoet, cara-cara pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini justru kontraproduktif bagi pembangunan nasional. Banyak dana APBN dan APBD hanya mengendap di bank-bank daerah. Penyebabnya, para pimpinan proyek, kepala daerah, dan pejabat kementerian terkait tidak berani mengeksekusi berbagai program pembangunan kerena takut salah lalu dipenjarakan.

"Mereka tidak berani menggunakan diskresi dan kewenangannya. Begitu juga para pengusaha, mereka menghadapi dilema luar biasa. Itu lah kurang lebih yang akan kami evaluasi dan bicarakan dengan para pemangku kepentingan penegak hukum," jelasnya.

Bamsoet juga menekankan pentingnya ada keselarasan dalam merealisasikan agenda pemberantasan korupsi. Pihaknya tidak ingin agenda pemberantasan korupsi dibajak untuk kepentingan sekelompok golongan, politik, kekuasaan, maupun ekonomi dengan berbagai turunannya.

Menurutnya, proses penanganan dan penindakan tindak pidana korupsi selama ini rawan hangki pangki. Mulai dari pengaduan masyarakat (dumas), penyadapan, penyidikan, hingga penuntutan dan pengamanan barang bukti atau barang sitaan. [jar/rmol.co]

Komentar Pembaca
Belajar Wayang

Belajar Wayang

SENIN, 22 OKTOBER 2018 , 19:22:00

Intervensi Media Dalam Pilpres 2019

Intervensi Media Dalam Pilpres 2019

SENIN, 29 OKTOBER 2018 , 23:07:00

TNI Bantu Angkut Panel Risha Percepat Pembangunan Rumah Warga Di NTB
Jatuh Sakit, Wagub Uu Jalani Operasi

Jatuh Sakit, Wagub Uu Jalani Operasi

Peristiwa17 November 2018 04:35

Dewan Prihatin Sekda Kab Tasik Ditahan

Dewan Prihatin Sekda Kab Tasik Ditahan

Politik15 November 2018 20:51

Nominal Bantuan PKH Tahun 2018 Berkurang

Nominal Bantuan PKH Tahun 2018 Berkurang

Ragam17 November 2018 18:19

Lambang Maung Bodas Di PJU Kok Dicopot?

Lambang Maung Bodas Di PJU Kok Dicopot?

Peristiwa16 November 2018 16:08

Korupsi Dana Hibah, Sekda Kab Tasik Ditahan Polda Jabar
PLTA Cirata Masuki Usia 30 Tahun

PLTA Cirata Masuki Usia 30 Tahun

Ragam21 November 2018 15:48

Gempungan, Ikhtiar Pemkab Sejahterakan Rakyat

Gempungan, Ikhtiar Pemkab Sejahterakan Rakyat

Pemerintahan21 November 2018 15:33

Bawaslu Ajak ASN Awasi Pemilu

Bawaslu Ajak ASN Awasi Pemilu

Politik21 November 2018 15:18

ASN Tak Netral, Fahmi Belum Dapat Rekomendasi Bawaslu
Bawaslu Awasi DPT Ganda

Bawaslu Awasi DPT Ganda

Politik21 November 2018 14:47