Kang Dedi
Kang Emil

Ditjen Pajak dan Pemprov Jabar Jajaki Kerjasama Dalam Optimalisasi Pengumpulan Pajak.

kang Aher  RABU, 18 OKTOBER 2017 , 14:59:00 WIB | LAPORAN: YUDHA SATRIA

Ditjen Pajak dan Pemprov Jabar Jajaki Kerjasama Dalam Optimalisasi Pengumpulan Pajak.
RMOLJabar. Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menandatangani nota kesepahaman tentang kerja sama dalam rangka pemanfaatan kartu pintar nomor pokok wajib pajak dan optimalisasi penerimaan pajak pusat, pajak daerah dan retribusi daerah di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Rabu (18/10).

Nota kesepahaman ini meliputi pemanfaatan kartu pintar NPWP di Provinsi Jawa Barat, koordinasi dan asistensi dalam penerapan kartu pintar NPWP, pemanfaatan program peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perpajakan, kegiatan bersama di bidang perpajakan, konfirmasi status wajib pajak, dan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui kerja sama pemanfaatan data dan informasi.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, nota kesepahaman antara Ditjen Pajak dan Pemerintah Provinsi ini terkait dengan karti identitas (Kartin), di mana kartu identitas ini satu kartu bisa memuat berbagai pendataan dan bisa dibina secara manual, melalui aplikasi dan alat.

"Jadi kartu kecil itu bisa menjadi ATM, bisa menjadi KTP di dalamnya ada, SIM ada, NPWP ada, SPT ada, BPJS ada dan pokoknya kartu-kartu yang di keluarkan oleh pemerintah semuanya ada, perbankan terkait dengan bank BJB juga ada, dan kemudian bisa dipakai alat-alat pembayaran. Bayar pajak, ATM, bisa jadi tabungan, macem-macem," ungkap Aher.

Diakui Aher, Jawa Barat merupakan provinsi pertama yang diberikan kepercayaan dalam melaksanakan atau mengaplikasikan Kartin ini.

"Provinsi Jawa Barat dapat anugerah dipilih oleh kementerian keuangan secure Ditjen pajak menjadi provinsi pertama yang melaksanakan atau mengaplikasikan kartin ini," katanya.

Selanjutnya, Kartin ini akan digunakan sementara untuk lingkungan Pemprov Jabar atau ASN terlebih dahulu.

"Nanti masyarakat juga iya karena masyarakat juga nyaman dengan ini kan. Termasuk nanti identitas masyarakat menjadi terpusat, tentu kartu-kartu asalnya dipelihara terus. Tidak berarti KTP jadi dihilangkan ya gara-gara masuk ke situ, enggak. KTP tetap KTP," tandasnya. adv/RMOLJabar


Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 13:00:00

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 19:00:00