Kang Dedi
Kang Emil

Pembentukan Densus Tipikor Tidak Melanggar UU

Politik  SABTU, 21 OKTOBER 2017 , 04:32:00 WIB

Pembentukan Densus Tipikor Tidak Melanggar UU

Bambang Soesatyo/Net

RMOLJabar. Pembentukan Densus Tipikor ini tidak ribet. Dengan model yang mirip Densus Anti-Teror 88, pembentukan Densus Tipikor tidak memerlukan UU baru. Cukup memakai Surat Keputusan Kapolri.

Begitu kata Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/10).

Bambang juga memastikan, tidak ada UU yang dilanggar dalam pembentukan Densus Tipikor itu. Sebab, tidak ada penggabungan beberapa lembaga dalam Densus itu.

"Jaksa penuntut umum tidak berada satu atap seperti yang terjadi di KPK," jelasnya.

Dengan banyaknya kasus korupsi selama ini, tambah Bambang, Komisi III DPR setuju dengan anggaran yang diajukan Kapolri untuk pembentukan Densus Tipikor. Komisi III juga setuju meningkatkan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan agar setara dengan KPK pada revisi UU Kepolisian dan UU Kejaksaan tahun depan.

Bambang berharap, dalam kerjanya nanti, Densus Tipikor tidak hanya fokus pada penindakan. Densus harus menggarap aspek yang lebih penting dalam pemberantasan korupsi, yaitu strategis pencegahan dan upaya menumbuhkembangkan efek jera agar orang takut melakukan korupsi.

Dalam amatan Bambang, saat ini, pencegahan dan penciptaan efek jera ini terasa kosong. Masyarakat tidak tahu apakah negara punya program spesifik untuk mencegah pejabat negara atau warga biasa melakukan korupsi.

Bahkan, dengan fakta semakin maraknya praktik korupsi, Indonesia seperti kehilangan akal untuk menumbuhkembangkan efek jera. Tersangka korupsi tidak malu ketika mereka berstatus sebagai tahanan KPK. Vonis Pengadilan Tipikor pun tidak membuat para calon koruptor takut atau jera melakukan korupsi,” tuturnya.

Bambang memahami, penindakan terhadap tindakan korupsi tetap penting. Namun, kalau cuma fokus ke penindakan, tidak menyelesaikan masalah. Makanya, harus ada strategi pencegahan yang jitu dan penciptaan efek jera yang membuat orang jiper. [jar/rmol.co]



Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 13:00:00

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 19:00:00