Kang Dedi
Kang Emil

Enam Catatan ICW Terkait Densus Tipikor Polri

Hukum  MINGGU, 22 OKTOBER 2017 , 05:30:00 WIB

Enam Catatan ICW Terkait Densus Tipikor Polri

net

RMOLJabar.  Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan enam catatan yang harus diperhatikan DPR RI bersama pemerintah terkait pembentukan Densus Tipikor Polri.

Pertama, pembentukan Densus Tipikor belum melewati kajian akademik secara komperhensif. Namun hingga saat ini ICW belum melihat publikasi dari pemerintah terkait kajian tersebut.

"Sampai sekarang kan belum ada kajian akademik yang disampaikan ke publik," ujar Koordinator Divisi Monitoring Peradilan dan Hukum ICW Emerson Yuntho dalam diskusi perspketif Indonesia bertajuk "Perlukah Densus Tipikor" di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/10).

Selanjutnya, pembetukan Densus Tipikor belum memiliki landasan hukum yang kuat. Hal itulah jugalah yang menyebabkan belum adanya kejelasan dalam ruang lingkup kerja Densus Tipikor.

Bahkan publik menduga, pembentukan Densus Tipikor untuk menyaingi kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan.


"Pembacaan publik bahwa ini mirip-mirip sama KPK nih," ujar Emerson.

Ketiga, para penegak hukum seperti kepolisian maupun kejaksaan masih sulit diukur independensinya. Hal itu, menurut Emerson lantaran selama ini, program kedua lembaga penegak hukum itu diawasi dan disetujui oleh lembaga politik seperti DPR.

Keempat, tidak sedikit kasus korupsi yang terjadi melibatkan para politisi yang dikhawatirkan dapat mengintervensi penindakan yang dilakukan Densus Tipikor.

"Ketika penanganan korupsi kemudian menyentuh misalnya tanda kutip pihak-pihak yang dianggap jadi supporter, atau mendukung atau misalnya pimpinan parpol pertanyaannya apakah bisa se-independen itu?," ujarnya.

Catatan kelima, Emerson mengatakan, publik saat ini melihat pembentukan Densus Tipikor akan berujung pada pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terlebih isu pembubaran KPK santer disuarakan oleh politisi di Senayan.

"Jadi idenya itu kayak idenya dukung Densus untuk menghentikan KPK," ungkap Emerson.

Terakhir dijelaskannya bahwa kerja Densus Tipikor nantinya akan terhambat dengan Undang-Undang. Tiap langkah mereka, misalkan penyadapan harus meminta izin pengadilan. Untuk itu, menurut Emerson kerja Densus Tipikor tidak akan leluasa sebagaimana kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan.  [rmol.co]

Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 13:00:00

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 19:00:00