Kang Dedi
Kang Emil

Tangkap Penyebar Konten Seksual di Dunia Maya

Politik  SENIN, 06 NOVEMBER 2017 , 11:42:00 WIB | LAPORAN: HARIAN RAKYAT MERDEKA

Tangkap Penyebar Konten Seksual di Dunia Maya

Net

RMOLJabar. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat mengecam penyebaran pemberitaan dan konten video dewasa yang menampilkan seorang maha­siswi berinisial HA oleh media massa dan publik.

Penyebaran konten sek­sual pribadi tanpa persetu­juan merupakan kejahatan kekerasan seksual dan pe­langgaran atas hak privasi korban. Analis Gender LBH Masyarakat, Arinta Dea Dini Singgi, menuturkan sedikitnya tiga puluh (30) media online dan cetak telah memberitakan mengenai video HA dengan menyebutkan nama jelas dan menampilkan foto korban.

Pemberitaan oleh media-media ini jelas melanggar Kode Etik Jurnalistik menge­nai profesionalisme jurnalis dan penghormatan hak nara­sumber tentang kehidupan pribadinya.

"Berita-berita yang berkem­bang juga melanggar hak atas privasi korban yang te­lah diatur Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 17 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik," katanya.

Arinta menegaskan, publik dan media massa seharus­nya turut melindungi korban dengan tidak menyebutkan nama korban ataupun identitas lainnya, tidak menyebarkan stigma, dan tidak menyalah­kan korban penyebaran konten seksual tanpa persetujuan.

"Penyebaran berita maupun konten video tersebut yang dilakukan juga oleh publik melalui sosial media akan berdampak pada terganggu­nya kehidupan korban serta membahayakan keselamatan korban," ujarnya.

Diterangkan Arinta, masyarakat dapat melindungi korban dengan tidak menyebarkan video, pemberitaan yang me­nyebutkan identitas korban, melaporkan akun yang menye­barkan konten serta mengecam pelaku penyebaran konten sek­sual pribadi tanpa persetujuan tersebut.

"Kasus HA bukanlah kasus pertama dan satu-satunya. Ada banyak kasus penyeba­ran konten seksual pribadi tanpa persetujuan lainnya yang tidak dapat diproses karena kekosongan hukum, ketaku­tan korban akan dipersalah­kan ketika melapor dan opini negatif publik terkait korban," sebutnya.

Selain itu, beberapa penye­dia layanan korban kekerasan seksual sering kebingungan ketika mendapatkan pengaduan dari korban karena tidak mekanisme hukum yang bisa digunakan. UU ITE sudah melarang praktik penyebaran konten pornografi, namun, tidak mengatur penyeba­ran konten seksual pribadi tanpa persetujuan seperti kasus HA. ***



Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 13:00:00

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 19:00:00