Isu Penjualan Aset, PAN Minta Rini Tak Sembrono

Politik  SABTU, 18 NOVEMBER 2017 , 06:17:00 WIB

Isu Penjualan Aset, PAN Minta Rini Tak Sembrono

Rini Soemarno/Net

RMOLJabar. Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar meminta Menteri BUMN Rini Soemarno tidak asal ucap soal wacana penjualan aset negara. Sebab, wacana tersebut sangat sensitif dan bisa membuat masyarakat marah ke Pemerintah.

"Menteri jangan sembrono dengan menggunakan kata-kata aset negara kita akan dijual. Kata-kata ini sangat sensitif di tengah kondisi masyarakat kita seperti sekarang," kata Nasril saat dikontak Jumat (17/11).

Dalam satu bulan terakhir, memang beredar isu akan adanya penjualan aset negara dari sektor bandara, pelabuhan, dan jalan tol ke pihak asing dan swasta.

Untuk Bandara yang santer terdengar yakni Bandara Soekarno-Hatta, untuk pelabuhan yakni Pelabuhan Tanjungpriok, sementara jalan tol yakni Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu).

Politisi PAN ini menduga, yang bakal dilakukan Pemerintah hanya kerja sama pengelolaan, bukan penjualan aset-aset tersebut. Makanya, dia agak geregetan dengan ucapan Rini yang menyebut akan menjual aset-aset tadi.

"Harusnya tidak sembrono dengan mengeluarkan kata-kata dijual," imbuhnya.

Sebelumnya, Rini memang mengucapkan kata akan menjual aset. Salah satunya saat Rini momentum peresmian tol Becakayu di Bekas, 3 November lalu.

Saat itu, Rini meminta Waskita Karya langsung menjual ruas jalan tol itu setelah semua rampung dibangun.

"Kalau sudah selesai ruas mana saja, saya ingin dijual saja. Karena Waskita Karya membutuhkan pendanaan untuk menyelesaikan Tol Trans Jawa," ucapnya, waktu itu.

Nasril mengaku belum mendapat konfirmasi dari Rini mengenai benar tidaknya akan ada penjualan sejumlah aset tadi. Rencananya, dalam rapat kerja yang akan datang, Komisi VI DPR akan menanyakan langsung hal itu kepada Kementerian BUMN, agar tidak menjadi simpang siur dan menimbulkan kegelisahan publik.

Nasril juga meminta Pemerintah memegang teguh mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang serta meminta pendapat DPR, baik itu kerja sama pengelolaan aset maupun penjualan. Pemerintah tidak boleh membuat keputusan sepihak saja.

Andaipun hanya kerja sama, Nasril meminta Pemerintah tetap transparan. Tidak boleh kerja sama itu dilakukan hanya melalui penunjukan.

"Kerja sama melalui penunjukan itu tidak transparan," tandasnya. [jar/rmol]

Komentar Pembaca
Memperingati 7 Tahun Kematian Kim Jong Il

Memperingati 7 Tahun Kematian Kim Jong Il

JUM'AT, 14 DESEMBER 2018 , 21:00:00

Anak Milenial Mesti Ikut Lokomotif Perubahan

Anak Milenial Mesti Ikut Lokomotif Perubahan

JUM'AT, 14 DESEMBER 2018 , 13:00:00

Jegal OSO Nyaleg, KPU Bisa Kena Sanksi Etik Dan Pidana
Oded Buka Road Show Senam 2018

Oded Buka Road Show Senam 2018

SENIN, 26 NOVEMBER 2018 , 09:21:00

Belajar Wayang

Belajar Wayang

SENIN, 22 OKTOBER 2018 , 19:22:00

Oded: Komunikasi Kunci Keberhasilan Pembangunan

Oded: Komunikasi Kunci Keberhasilan Pembangunan

SABTU, 01 DESEMBER 2018 , 09:50:00