Kang Dedi
Kang Emil

Tak Becus Kawal Perda, PMII Kota Bogor Tuntut Kasatpol PP Dipecat

Pemerintahan  SELASA, 21 NOVEMBER 2017 , 22:30:00 WIB | LAPORAN: IVAN NURDIN

Tak Becus Kawal Perda, PMII Kota Bogor Tuntut Kasatpol PP Dipecat
RMOLJabar.  Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bogor, kembali unjuk rasa, di Jalan Ir Juanda, Kota Bogor, Selasa (21/11)

Dalam orasinya, PMII menginginkan hal yang sama yakni meminta Kasat Pol PP Kota Bogor di copot dari jabatannya, karena dinilai tidak bisa menjalankan Perda dengan baik.

Tak hanya itu, mereka melihat spanduk-spanduk liar yang mengotori keindahan Kota Bogor masih terpampang bebas. Namun, hal itu tidak ditindak oleh Sat Pol PP.

Ketua Koordinator PMII, Fahrizal mengungkapkan, kembalinya melakukan demo ini, karena lanjutan demo dari sebelumnya.

Kami kemarin mengkritisi soal ketertiban umum, tapi nyatanya setelah kami kasih waktu satu bulan tidak ada perubahan apa-apa. Keindahan Kota Bogor tercoreng akibat ketertiban umum yang tidak di tindak dengan tegas oleh Sat Pol PP,” ungkapnya.

Kemudian, lanjut dia, soal pembangunan tanpa IMB yang masih banyak mengakar di Kota Bogor.

Terakhir pembangunan Transmart Yasmin yang tidak ada IMB-nya. Enggak mungkin Sat Pol PP beserta jajaran tidak tahu atas kejadian itu. Artinya, ada pendiaman dari Sat Pol PP,” ujarnya.

Bukan hanya Sat Pol PP saja yang menjadi sasaran demo kali ini, DPRD Kota Bogor pun menjadi sorotan bagi PMII. Menurut Fahrizal, DPRD yang memiliki tugas kontroling, tapi tidak digunakan apa-apa, sehingga banyak bangunan tanpa IMB masih menjamur di Kota Bogor.

Kami menginginkan kinerja DPRD ditingkatkan, buat apa membangun gedung tapi menyakitkan rakyat. Kejadian ini bukan kejadian pertama, pasti sering terjadi. Kami menginginkan bangunan tanpa IMB ini menjadi PR dan tidak terulang lagi. Ini kenapa kok DPRD, Wali Kota, Kasat Pol PP beserta jajaran diam aja,” tanyanya.

Dengan adanya kejadian tersebut, dirinya menduga didalamnya ada praktek suap atas pembangunan tanpa IMB tersebut. Ia menegaskan, dalam mendirikan bangunan itu sudah jelas-jelas ada didalam Undang-Undang pembangunan yang menyebutkan harus ada IMB-nya dulu sebelum membangun, jika tidak ada ya di bongkar, tegasnya. [gus]

Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 13:00:00

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 19:00:00