Pengamat: Golkar Munaslub, Rekom Pilgub Jabar Berubah

Politik  JUM'AT, 01 DESEMBER 2017 , 09:24:00 WIB | LAPORAN: YUSLIPAR

Pengamat: Golkar Munaslub, Rekom Pilgub Jabar Berubah

Prof Asep Warlan

RMOLJabar. Pakar Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Parahyangan, Prof Asep Warlan mengatakan bahwa momentum perubahan kepemimpinan di internal Partai Golkar melalui mekanisme Munaslub, memiliki pengaruh besar terhadap rekomendasi partai tersebut dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018 mendatang.

Dikatakan Asep, pengaruh itu dapat berupa kajian ulang terhadap rekomendasi yang sudah dikeluarkan. Pasalnya, kader Golkar yang tercantum dalam Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua Umum Setya Novanto dan Sekjend Idrus Marham tersebut belum sekaliber kader lain yang lebih mumpuni baik secara politik maupun secara basis.

"Tentu akan ada pengaruh, bisa jadi dikaji ulang, karena Partai Golkar di Jawa Barat memiliki kader dengan kans yang lebih besar dalam Pilgub nanti," ungkapnya saat ditemui usai menjadi Pembicara dalam Seminar Politik di Aula Hotel Grand Situ Buleud, Purwakarta, Kamis (30/11), malam tadi.

Seharusnya, lanjut Asep, suara penolakan dari kader arus bawah partai berlambang pohon beringin itu harus menjadi catatan para elit partai di DPP. Bahkan, kini menurut dia, suara penolakan kader itu telah berubah menjadi pertanyaan besar di benak publik  Jawa Barat. Pasalnya, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi malah tidak dicalonkan.

"Publik tentu merasa aneh ketika ada kader terbaik Golkar di Jawa Barat (Dedi Mulyadi-red) tetapi tidak dicalonkan. Padahal, menurut hemat saya, potensi kemenangan Dedi di Pilgub Jawa Barat cukup besar sehingga wajar saat ada pergantian pucuk pimpinan Golkar, ini (rekomendasi-red) dikaji kembali," katanya.

Meski begitu, Asep mengatakan, kajian ulang terhadap rekomendasi hanya akan terjadi jika Partai Golkar tidak dipimpin oleh orang dekat Setya Novanto. Jika terjadi sebaliknya, maka pimpinan Partai Golkar yang baru akan mengawal habis-habisan kebijakan tersangka kasus e-KTP tersebut.

"Tapi saya kira kalau Golkar masih dipimpin oleh rezim Setnov, rekomendasi tidak akan berubah. Lain hal jika yang memimpin Golkar nanti diluar rezim Setnov. Ini tergantung dinamika yang berkembang dalam Munaslub itu," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, DPP Partai Golkar memberikan rekomendasi kepada Walikota Bandung Ridwan Kamil untuk maju sebagai calon Gubernur Jawa Barat. Positioning DPP Partai Golkar ini mendapat penolakan dari kader akar rumput karena pria berkacamata tersebut tidak pernah berproses bersama kader Golkar.

Sedangkan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi telah menjalani seluruh proses di internal Golkar untuk dicalonkan dalam kontestasi lima tahunan di Jawa Barat tersebut. Proses tersebut melahirkan keputusan Rapimda DPD Golkar Jabar yang tidak mengusung nama lain selain Dedi Mulyadi. [jar]

Komentar Pembaca
Belajar Wayang

Belajar Wayang

SENIN, 22 OKTOBER 2018 , 19:22:00

Intervensi Media Dalam Pilpres 2019

Intervensi Media Dalam Pilpres 2019

SENIN, 29 OKTOBER 2018 , 23:07:00

TNI Bantu Angkut Panel Risha Percepat Pembangunan Rumah Warga Di NTB
Jatuh Sakit, Wagub Uu Jalani Operasi

Jatuh Sakit, Wagub Uu Jalani Operasi

Peristiwa17 November 2018 04:35

Dewan Prihatin Sekda Kab Tasik Ditahan

Dewan Prihatin Sekda Kab Tasik Ditahan

Politik15 November 2018 20:51

Nominal Bantuan PKH Tahun 2018 Berkurang

Nominal Bantuan PKH Tahun 2018 Berkurang

Ragam17 November 2018 18:19

Lambang Maung Bodas Di PJU Kok Dicopot?

Lambang Maung Bodas Di PJU Kok Dicopot?

Peristiwa16 November 2018 16:08

Korupsi Dana Hibah, Sekda Kab Tasik Ditahan Polda Jabar
PLTA Cirata Masuki Usia 30 Tahun

PLTA Cirata Masuki Usia 30 Tahun

Ragam21 November 2018 15:48

Gempungan, Ikhtiar Pemkab Sejahterakan Rakyat

Gempungan, Ikhtiar Pemkab Sejahterakan Rakyat

Pemerintahan21 November 2018 15:33

Bawaslu Ajak ASN Awasi Pemilu

Bawaslu Ajak ASN Awasi Pemilu

Politik21 November 2018 15:18

ASN Tak Netral, Fahmi Belum Dapat Rekomendasi Bawaslu
Bawaslu Awasi DPT Ganda

Bawaslu Awasi DPT Ganda

Politik21 November 2018 14:47