Kang Dedi
Kang Emil

PGN Dukung Pembentukan Holding Energi

Politik  KAMIS, 07 DESEMBER 2017 , 10:55:00 WIB | LAPORAN: HARIAN RAKYAT MERDEKA

PGN Dukung Pembentukan Holding Energi

net

RMOLJabar. PT Perusahaan Gas Negara (Per­sero) Tbk (PGN) mendukung program pemerintah dalam pem­bentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor energi, khususnya minyak dan gas (migas). Pembentukan hold­ing migas ini untuk mencegah dualisme pengelolaan hilir gas bumi domestik

Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama mengatakan, pembentukan holding BUMN di sektor energi merupakan upaya pemerintah dalam melakukan konsolidasi pengelolaan minyak dan gas bumi.

"Kami sebagai BUMN tentu­nya mendukung penuh langkah ini. Karena holding akan member­ikan banyak manfaat bagi negara dan masyarakat banyak," kata Hutama, di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, Kementeri­an BUMN memiliki rencana un­tuk membentuk holding BUMN energi. Saat ini, selain PT PGN, BUMN energi yang ada di In­donesia adalah PT Pertamina (Persero). Rencananya, Kemen­terian BUMN memproyeksikan PT Pertamina sebagai induk holding migas.

Dijelaskan Hutama, saat ini, Pertamina memiliki anak usa­ha yang juga bergerak di bi­dang usaha gas bumi, yakni PT Pertagas. "Dengan holding ini, Pertagas akan dilebur ke PGN, kemudian PGN menjadi anak usaha dari PT Pertamina. Hal ini mutlak dilakukan untuk menca­pai tujuan holding," ujarnya.

Pernyataan Hutama merujuk skema yang pernah disampaikan oleh Kementerian BUMN dalam berbagai kesempatan. Menurut skema tersebut, saham seri B milik negara di PGN yang mencapai 57 persen akan dialihkan ke Pertamina. Sementara itu, 100 persen saham Pertagas akan dialihkan ke PGN.

PGN melihat penyatuan Perta­gas ke PGN ini akan menjadikan satu entitas yang solid untuk mendukung pengelolaan energi nasional. Selain dapat memper­cepat pembangunan infrastruktur gas yang terintegrasi, penyatuan ini dapat mencapai distribusi gas yang lebih merata.

Meski demikian, sebagai pe­rusahaan milik negara sekaligus perusahaan public yang tunduk terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga harus bertanggung jawab kepada pe­megang saham minoritas, PGN menunggu proses yang masih berlangsung di pemerintah.

"Saat ini kami masih menung­gu arahan dan terus berkoordi­nasi dengan pihak Kementerian BUMN terkait rencana PGN ke depan," tutup Hutama. ***

Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 13:00:00

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 19:00:00