Kang Dedi
Kang Emil

Pemprov Jabar Bentuk Tim Penanggulangan Dampak Sosial Pembangunan UIII

Iwa Karniwa  KAMIS, 07 DESEMBER 2017 , 14:24:00 WIB | LAPORAN: YUDHA SATRIA

Pemprov Jabar Bentuk Tim Penanggulangan Dampak Sosial Pembangunan UIII
RMOLJabar. Pemerintah Provinsi melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Iwa Karniwa menggelar rapat pembahasan mengenai dampak sosial pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) yang akan dibangun di Kota Depok sebagai pusat pendidikan Islam berskala dunia, di Ruang Rapat Ciremai Gedung Sate Bandung, Kamis (7/12).

Iwa menjelaskan, proyek pembangunan UIII ini menggunakan aset negara, yakni lahan seluas 140 hektare yang dimiliki oleh RRI dan merupakan aset dari Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo).

"Alhamdulilah barusan kami sudah membicarakan teknis, bagaimana membentuk personil sesuai Peraturan Presiden (Perpres) terkait penanggulangan dampak sosial dengan adanya sebagian lahan yang ditinggali oleh masyarakat setempat," ujar Iwa.

Dengan demikian, tim yang dibentuk hari ini merupakan tindak lanjut surat permohonan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada tanggal 21 November yang lalu, mengenai dampak sosial dari proses pembangunan tersebut.

"Atas dasar itu perlu dibentuk tim sesuai Perpres, yang ditindak lanjuti oleh Keputusan Gubernur Jabar untuk penanganan ini, adapun pengarah dalam tim ini adalah Sekda Jabar, Pemkot Depok, Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, Kejati Jabar, dan pihak-pihak terkait," katanya.

Selain itu, lanjut Iwa, hari ini pun telah dibentuk tim struktur organisasi tugas, rencana operasi, inventarisasi, penilaian, rekomendasi dan alokasi anggaran yang diselesaikan secara bertahap.

"Hari ini Kami bentuk tim tugasnya pertama adalah melakukan invetarisasi terhadap lahan meminta penilaian independen, sesuai dengan aturan, dan juga sebagai dasar untuk rekomendasi, sehingga data-datanya jelas sesuai dengan koridor hukum," jelasnya.

Bahkan, Kementerian Agama (Kemenag) meminta untuk adanya komunikasi persuasif yang mampu menyentuh hati dari masyarakat yang terkena dampak.

"Tetapi tentu kami juga berdasarkan arahan dari Kemenag harus ada semacam pendekatan kerohanian," pungkasnya. [bon]

Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 13:00:00

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 19:00:00