Kang Dedi
Kang Emil

Nasdem Kabupaten Minta Bupati Tidak Rotasi Pejabat Tersangkut Hukum

Pemerintahan  KAMIS, 07 DESEMBER 2017 , 15:58:00 WIB | LAPORAN: FARAN

Nasdem Kabupaten Minta Bupati Tidak Rotasi Pejabat Tersangkut Hukum
RMOLJabar. Kepemimpinan pasangan Bupati Bandung, Dadang Naser-Gun Gun Gunawan salah satu program yang digalakkan adalah reformasi birokrasi. Ada beberapa reformasi yang telah berjalan baik. Namun, banyak pula SKPD yang tersangkut hukum.

Karena itu, Bupati Dadang disarankan untuk tidak atau mempertimbangkan kembali sejumlah pejabat yang akan dimutasi, paling cepat akhir tahun, paling lambat awal tahun 2018.

Bupati disarankan untuk tidak melantik pejabat atau anak buahnya yang terindikasi bermasalah dengan hukum,” kata Ketua NasDem, Agus Yasmin, Kamis (7/12).

Kata dia, lebih baik bupati meminta masukan dari APH (Polres dan kejaksaan), apakat pejabat yang akan ditempatkan pernah berurusan dengan aparat kepolisian,  kejaksaan dan pengadilan. Paling tidak pernah diperiksa.

Sejumlah dinas dilingkungan Pemkab Bandung yang pernah bermasalah dengan hukum, yaitu seorang oknum Kepala Seksi Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan (Dispertasih) Kab. Bandung berinisial H dan J seorang pengusaha dijebloskan ke ruang tahanan Lapas Kebonwaru, terkait kasus dugaan korupsi pembangunan septictank komunal.

Kemudian, Bupati Bandung digugat warga Solokanjeruk terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk tambahan bangunan pabrik tekstil PT Kahatex seluas 21.869,04 meter persegi. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung memenangkan seluruh gugatan warga. Kasus ini melibatkan sejumlah SKPD.

Selanjutnya, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pemkab. Bandung, digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh seorang staf pelaksana RSUD Soreang, karena dipindahkan dari pelaksana mengurus barang di RSUD Soreang ke pelaksana umum Kec. Cimaung.

Disdikbud Kab. Bandung pun terlibat kasus dugaan penyelewengan pajak sertifikasi guru senilai Rp 5,7 miliar yang melibatkan mantan bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kab. Bandung.

Dipenghujung tahun ini, Bupati Bandung juga digugat secara perdata oleh para pedagang pasar Ciwidey blok Cibeureum sebesar Rp 546.040.400.000. Dasar gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung dengan Registrasi Perkara Nomor 154/ pdt G/2017/PN.Blb.

Selain itu diduga masih banyak SKPD yang bermasalah, terkait perizinan, baik atasannya maupun bawahannya yang ikut "bermain". Bahkan terang-terangan minta uang, siapa pun yang mengurusnya. [nif]
 

Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 13:00:00

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 19:00:00