Bidang Hukum Hanura Harus Paham Perkara Pemilu

Politik  SELASA, 12 DESEMBER 2017 , 11:01:00 WIB

Bidang Hukum Hanura Harus Paham Perkara Pemilu

net

RMOLJabar. Bidang Hukum dan HAM Partai Hanura harus menjadi organ terdepan dalam mengoptimalkan peran dan fungsi untuk memenangkan Pilkada serentak 2018 serta Pileg dan Pilpres 2019.

Untuk itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura Sarifuddin Sudding mengatakan kerawanan bidang hukum dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres harus bisa dipetakan tepat. Baik tepat sasaran ataupun secara waktu.

"Agar ketika harus menempuh penyelesaian hukum, tidak terjadi kekeliruan mengenai obyek perkara, sasaran institusi hukum yang menyelesaikannya, seperti Bawaslu, PTUN, DKPP dan MK dan jedah waktu yang diberikan UU sangat sempit," tegas Sudding dalam keterangannya, Senin (11/12).

Pernyataannya itu disampaikan Sudding menanggapi Rakornas 1 Bidang Hukum dan HAM Partai Hanura di Hotel Manhanttan, Kuningan, Jakarta.

Dijelaskan dia bahwa sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016, sengketa Pilkada sudah terbagi menjadi kewenangan beberapa institusi. Misalkan Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan limitasi waktu yang sangat pendek.

Diakui Sudding banyak pihak termasuk partai politik kerap kalah dalam sengketa Pilkada maupun Pemilu. Hal itu menurutnya dikarenakan beberapa hal. Misalkan keterampilan menyiapkan dokumen hukum dan menyusun gugatan.

"Juga karena kurangnya pemahaman terhadap fungsi masing-masing lembaga penyelesaian sengketa Pilkada dan Pemilu," tandas Sudding.

Karenanya, Sudding mengaku sangat mengapresiasi pelaksanaan Rakornas I Bidang Hukum dan HAM. Terutama acara tersebut menghadirkan pimpinan KPU, Bawaslu dan MK sebagai pemateri.

"Ini merupakan langkah tepat agar ketika Bidang Hukum melangkah maka langkahnya sudah penuh percaya diri, tepat sasaran dan tepat waktu," ujar Sudding.

Untuk mendukung hal tersebut, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Hanura, Dodi S Abdulkadir menegaskan bahwa upaya meningkatkan peran dan fungsi parpol dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan politik bagi kader partai dan anggota masyarakat.

"Hal ini menjadi sangat penting di dalam mengelola partai politik dan bidang hukum Partai Hanura akan mengambil peran ini," ungkap Dodi.

Ia mengatakan, dalam Rakornas ini, Tim Hukum dan HAM Partai Hanura mendengarkan pengaduan mahasiswa PGRI NTT akibat pencabutan izin Perguruan Tinggi PGRI yang mengakibatkan terlantarnya ribuan mahasiswanya.

Puluhan ribu mahasiswa tersebut, kata Dodi, sangat mengharapkan bantuan hukum dari Partai Hanura sebab nasib mereka tidak menentu karena belum ada lembaga yang mau bertanggung jawab.

"Maka dari itulah Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Hanura akan membentuk tim advokasi sekaligus mengadvokasi isu-isu aktual sebagai implementasi tanggung jawab Partai Hanura mewujudkan misi pendidikan politik bagi masyarakat," kata dia.

"Isu-isu aktual di masyarakat tersebut antara lain soal korupsi dana desa, human trafficking, dan penelantaran mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta yang izinnya dicabut," ungkapnya.[bon/rmol]



Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 13:00:00

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 19:00:00