Pemprov Jabar Siap Migrasi ke Non-Tunai

Pemerintahan  SELASA, 12 DESEMBER 2017 , 21:59:00 WIB | LAPORAN: DINI YUSTIANI

Pemprov Jabar Siap Migrasi ke Non-Tunai
RMOLJabar. Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengatakan, migrasi transaksi non-tunai di tubuh pemerintah harus segera diimplementasikan. Sistem pembayaran dan pencatatan perbankan ini juga sifatnya lebih transparan, sehingga upaya ini dapat menghilangkan budaya koruptif, baik dari pihak pemerintahan maupun rekanan.

"Mulai 1 Januarii 2018, Pemerintah Provinsi Jabar tidak akan memenangkan tender dari vendor atau rekanan yang tidak mau melakukan transaksi secara non-tunai. Syarat itu harus terpenuhi agar semua pencatatan bisa terkontrol secara digital. Kalau ada indikasi korupsi bisa lebih mudah terlacak" ujar Aher, di The Trans Luxury Hotel, Selasa (12/12).

Lanjut Aher, di beberapa Kabupaten di Jabar transaksi non tunai masih terkendala infrastuktur pendukung, baik untuk pembayaran maupun penerimaan dari pemerintahan daerah setempat. Namun ia memastikan, mulai 1 Januari 2018 seluruh Kabupaten Kota telah siap bertransformasi pada sistem non tunai.

"Dari sisi pengelolaan anggaran, transaksi non tunai akan berjalan lebih praktis fsn efisien. Sebenarnya Pemprov Jabar sendiri sudah sangat siap, namun kita juga harus mengantisipasi jika ke depan ada transaksi antar vendor yang menjadi rekanan Pemprov masih menggunakan pola diluar non tunai," ungkapnya.

Lebih jauh Aher menegaskan, untuk menjamin konsistensi dari pelaksanaan transaksi non tunai, pihaknya akan bersinergi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengetatan aturan ini menurutnya, bertujuan meningkatkan akurasi data dan laporan keuangan yang diserahkan pihak ketiga atau vendor yang bermitra dengan Pemprov.

"Jika terdapat barang yang kualitasnya tidak sesuai dengan nilainya, maka hal itu akan lebih cepat terdeteksi. Terlebih BPK akan melakukan pengecekkan agar semua aspek sesuai dengan perhitungan dan nilai kerjasama," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Wiwiek Sisto Widanto menambahkan, untuk mendukung transaksi non tunai di 27 Kabupaten Kota di Jabar, pihaknya akan bekerjasama dengan Bank BJB. Ke depan, bank BUMD tersebut akan memfasilitasi infrastuktur transaksi pembayaran dan penerimaan non tunai secara perbankan.

"Kami sudah sepakati, mulai tahun depan selurug transaksi akan menggunakan noj tunai dengan fasilitas yang sudah disanggupi pihak Bank BJB," terang Wiwiek.

Kesepahaman ini, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) No. 910/1866/SI 7 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi dan SE Mendagri No. 910/1867/SJ 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sinergi antara Pemprov Jabar, BI, dan Kabupaten/Kota di Jabar ini melibatkan 27 Kepala Daerah Kabupaten dan Kota di Jabar. Ruang lingkup kerja sama pada kesepakatan bersama ini adalah peIaksanaan Gerakan Nasionai Non Tunai (GNNT), sosialisasi dan edukasi terkait dengan impIementasi transaksi non tunai.

"Kerjasama ini juga menjadi pengembangan dan penyelarasan infrastruktur dan teknologi transaksi non tunai sesuai dengan arah dan kebijakan sistem pembayaran nasionaI,"pungkasnya. [jar]

Komentar Pembaca
4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

RABU, 28 NOVEMBER 2018 , 21:00:00

Jangan Seret Jokowi Dalam Kasus Kemah Pemuda Islam 2017
Jawaban Jokowi Jadi Olok-Olok

Jawaban Jokowi Jadi Olok-Olok

SELASA, 27 NOVEMBER 2018 , 21:00:00

Oded Buka Road Show Senam 2018

Oded Buka Road Show Senam 2018

SENIN, 26 NOVEMBER 2018 , 09:21:00

Belajar Wayang

Belajar Wayang

SENIN, 22 OKTOBER 2018 , 19:22:00

Oded: Komunikasi Kunci Keberhasilan Pembangunan

Oded: Komunikasi Kunci Keberhasilan Pembangunan

SABTU, 01 DESEMBER 2018 , 09:50:00