BPH Migas dan Polri Bikin Satgas

Seleb  SABTU, 06 JANUARI 2018 , 11:02:00 WIB | LAPORAN: HARIAN RAKYAT MERDEKA

BPH Migas dan Polri Bikin Satgas

net

RMOLJabar. Polri dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan membentuk satuan tugas terpadu untuk mengawasi distribusi BBM (bahan bakar minyak) satu harga dan gas elpiji 3 kg.

"Kami akan bertugas mulai dari pencegahan sampai penegakan hukum," ungkap Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta, kemarin.

Tito mengungkapkan, untuk permulaan, pihaknya akan membentuk tim kecil untuk merumuskan teknis serta Mou dengan BPH Migas terkait pembentukan Satgas.

Tito memastikan, untuk penindakan di lapangan nanti, pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku. Antara lain mengacu pada Undang-undang tentang distribusi Migas.

Sementara itu, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa men­jelaskan, pembentukan Satgas ini dalam rangka untuk pening­katan kerja sama dan koordinasi sebagai bagian pelaksan­aan tugas BPH Migas.

Fanshurullah menyebut­kan ada lima poin terkait pengawasan, penyediaan, dan pendistribusian BBM. Pertama, pemerintah menunjuk Pertam­ina sebagai badan usahanya. Kedua, mengatur kuota BBM baik subsidi maupun non-subsidi. Ketiga, melaksanakan pengawasan sejauh mana BBM satu harga berjalan baik sehingga terwujud bukan hanya keadilan harga tetapi keadilan dalam ketersediaan dan keadi­lan dalam distribusi. Keempat melaksanakan verifikasi secara kritis objektif. Dan, kelima memberikan sanksi kepada badan usaha yang tidak lak­sanakan BBM satu harga den­gan baik.

Menurutnya, dari lima tugas tersebut, ada beberapa kendala saat melakukan pendistribusian dan pengawasan BBM. "Kami berharap dengan bekerja sama dengan Polri, poses penga­wasan saat pendistribusian Migas ke daerah pelosok da­pat berjalan aman dan lancar," imbuhnya.

Seperti diketahui, program BBM satu harga tidak berjalan mulus. Saat Presiden Jokowi mengunjungi Papua, ada Tokoh agama di Papua, Pastor John Djonga, ngadu ke Presiden. Menurutnya, harga BBM, hanya turun seperti di Jawa, hanya saat Presiden melakukan blusukan ke Papua. Setelah Presiden pulang, paling lama dua minggu, kem­bali melambung.

John mengaku, telah me­mantau langsung kondisi tersebut di Yahukimo, Papua. Menurut Jhon, perlu ada yang mengawasi pelaksanaannya. ***



Komentar Pembaca