Kang Dedi
Kang Emil

Digugat Rp 42 M, Bukti Pemkab Bandung Tidak berpihak ke Rakyat

Pemerintahan  JUM'AT, 12 JANUARI 2018 , 19:44:00 WIB | LAPORAN: FARAN

Digugat Rp 42 M, Bukti Pemkab Bandung Tidak berpihak ke Rakyat
RMOLJabar. Digugatnya Pemkab Bandung Rp 42 miliar, dan terjadinya pungutan liar serta  melakukan pembiaran terhadap pembangunan WC  tanpa dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menggambarkan Pemkab Bandung tidak serius menanggani Pasar Ciwidey.

Selain itu, jajaran Pemkab Bandung juga dinilai sangat lemah dalam melakukan koordinasi antar dinas atau lembaga. Saling lempar tanggungjawab dan piawai menghindar dari tugasnya sebagai abdi Negara. Itu adalah fakta.

"Sangat disayangkan,  banyak pejabat yang menginginkan jabatannya. Tapi setelah menempati posisinya membuat warga kecewa," ujar Dasep Kurnia Gunarudin, SH,MM, selaku kuasa hukum pedagang, Jumat 12 Januari 2018.

Hal itu disampaikannya menanggapi hasil sidang gugatan class action pedagang Pasar Ciwidey yang berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung, kemarin. Dimana pihak tergugat 1 PT Primatama Cipta Sarana mengajukan ganti rugi sebesar Rp 42 Milliar ke Pemkab Bandung.

Selain itu, para pedagang sebagai pihak penggugat, juga kecewa terhadap sikap pejabat Pemkab Bandung yang melakukan pembiaran terjadinya pungutan liar, dan pembangunan WC didepan kios milik pedagang tanpa dilengkapi IMB.

"Seharusnya Negara hadir saat pedagang Ciwidey menghadapi masalah. Tapi Pemkab Bandung sepertinya tidak punya nyali untuk mengatasi pungutan liar. Apalagi menghentikan pembangunan tanpa IMB," tegas Dasep.

Oleh karenanya, imbas dari ketidak-seriusan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk membela kepentingan rakyat, maka selama 17 tahun nasib para pedagang Pasar Ciwidey sampai sekarang  terkatung-katung.

Sudah puluhan tahun, para pedagang menempati pasar Ciwidey di blok Cibeureum, berdasarkan surat keputusan Bupati Bandung No.511.2/kep.376-diperppas/2002 dengan tujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan para pedagang.

Karena, nasib pedagang belum juga berubah. Kemudian mereka menggugat Bupati Bandung lewat mekanisme gugatan class action di Pengadilan kelas 1A Bale Bandung dengan Nomor perkara: 154/ pdt G/2017/PN.Blb.

Sidang mediasi pun sudah berlangsung beberapa kali dan sidang ketujuh kalinya akan dilaksanakan kembali pada hari Kamis, 18 januari 2018 mendatang. [nif]

Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 13:00:00

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 19:00:00