Banyak Parpol Oleng, Terancam Tak Ikut Pemilu 2019

Politik  SABTU, 13 JANUARI 2018 , 04:02:00 WIB

Banyak Parpol Oleng, Terancam Tak Ikut Pemilu 2019
RMOLJabar. Pengamat politik Said Salahudin menilai keputusan Mahkamah Konstitusi pada Kamis (11/1) telah berimplikasi pada belum adanya partai politik yang telah lolos menjadi peserta Pemilu 2019, meski sebelumnya dinyatakan lolos verifikasi administrasi.

Sebab seluruh parpol yang telah mendaftar dan lulus verifikasi administrasi, masih harus menjalani verifikasi faktual di seluruh wilayah di Indonesia. Hal itu berkaitan dengan keputusan MK membatalkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 173 ayat 1 dan 3 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

Ketentuan tersebut menyebutkan, partai politik yang telah lulus verifikasi pada pemilu sebelumnya, tidak perlu lagi verifikasi ulang.

Jadi, tidak ada lagi partai politik yang terbebas dari kewajiban mengikuti verifikasi faktual. Jika sebelumnya sepuluh parpol pemilik kursi DPR hanya diwajibkan mengikuti verifikasi faktual di daerah otonomi baru, dengan putusan MK wajib diperiksa kembali pemenuhan persyaratan kepengurusan di 100 persen provinsi, 75 persen kabupaten/kota, dan 50 persen kecamatan," ujar Said di Jakarta, Jumat (12/1).

Selain itu, parpol juga wajib memenuhi persyaratan terkait persentase keterwakilan perempuan, keanggotaan dan keberadaan kantor di daerah. Khusus untuk kepengurusan, MK kata Said, memerintahkan KPU melakukan verifikasi faktual sampai ke tingkat kecamatan.

"Ketentuan ini bisa dibilang aturan baru, tidak dilakukan pada Pemilu 2014. Kalau KPU benar-benar melaksanakan aturan ini secara fair, sangat mungkin jumlah parpol peserta Pemilu 2019 akan menyusut," ucapnya.

Karena untuk lolos verifikasi faktual di tingkat kabupaten/kota saja bukan perkara mudah bagi sejumlah parpol. Mengingat jumlah daerah yang begitu banyak.

Boleh jadi banyak parpol akan oleng. Ujung-ujungnya bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU dan gagal menjadi peserta Pemilu 2019. Sekali lagi, kondisi ini bisa terjadi jika KPU benar-benar fair dalam melakukan verifikasi faktual.

Sebelumnya, MK mengabulkan uji materi Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Uji materi diajukan Partai Idaman yang terregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017.

"Mengabulkan permohonan untuk sebagian," ujar Ketua MK Arief Hidayat, membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (11/1).

Terpisah, Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Boni Jebarus menilai keputusan MK telah mengacaukan seluruh jadwal dan tahapan Pemilu yang disusun secara baik oleh lembaga penyelengara Pemilu.

Keputusan MK ini mengacaukan jadwal Pemilu yang sudah disiapkan oleh KPU dan sudah berjalan secara baik. Momen putusan MK ini tidak tepat,” tegas Boni ketika dihubungi JPNN.com, Sabtu (13/1) dinihari.

Politikus Partai Demokrat ini mengatakan patut diduga bahwa keputusan MK tersebut terindikasi karena ada intervensi dari kelompok tertentu.

Ini ibarat orang siap menikah tapi dibatalkan dengan adanya persyaratan lainnya. Kan kacau semuanya,” kritik politikus muda asal NTT ini.

Menurut Boni, kalau betul-betul sebagai pengawal konstitusi maka sebenarnya perlu mempertimbangan apa yang telah dilakukan oleh lembaga negara lainnya dalam menata sistem demokrasi Indonesia.[gun]

Komentar Pembaca
Panglima TNI Tiba di Pekanbaru

Panglima TNI Tiba di Pekanbaru

JUM'AT, 20 APRIL 2018 , 12:51:00

Resmikan Sekber Pilpres

Resmikan Sekber Pilpres

SABTU, 28 APRIL 2018 , 03:29:00

Bahas Penantang Terkuat Jokowi

Bahas Penantang Terkuat Jokowi

JUM'AT, 27 APRIL 2018 , 05:47:00