Menteri Susi Melanggar Undang-Undang

Sudut Pandang  JUM'AT, 19 JANUARI 2018 , 04:29:00 WIB

Menteri Susi Melanggar Undang-Undang
RMOLJabar. Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai penenggelaman kapal asing yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah melanggar aturan perundang-undangan.

Akademisi: Langkah Menteri Susi Sudah Efektif, Selayaknya Didukung
Menurutnya, jika ingin menjaga laut nasional dari pencurian ikan bisa dilakukan dengan cara lain yang tidak merusak.
 
"Sebelum terlalu jauh, pelanggaran Undang-Undang ini, maka presiden mempunyai kewajiban untuk mengganti Susi. Toh kinerjanya Susi juga sangat buruk," kata Bambang seperti keterangan tertulisnya, Kamis (18/1).

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan, Undang-Undang yang dilanggar Susi adalah UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Dalam Undang-Undang itu diatur bahwa bila kapal ditenggelamkan dan dihancurkan di pesisir laut wajib untuk diangkat, karena bangkai kapal bisa menghalangi alur kapal serta mencemari dan merusak ekosistem laut.

Menurut Bambang kebijakan tersebut juga bakal menimbulkan kerusakan terumbu karang dari ledakan kapal yang ingin ditengelamkan. Hal ini akan menganggu keindahan bawah laut pada saat snorkling dan diving.

"Wisatawan nantinya akan melihat sampah buka terumbu karang," ujar Bambang.
 
Lebih lanjut Bambang menilai Susi juga melanggar aturan International Maritime Organization (IMO) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Pada Pasal 229 UU Pelayaran, menyatakan bahwa pembuangan limbah, atau sampah kimia beracun di perairan laut wajib dikenakan sangsi penjara dua tahun.

Menteri Susi ini juga melanggar UU Lingkungan Hidup, UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup nomor 32 tahun 2009 tentang Pencemaran di pasal 99 serta UU yang telah mengacu pada Konvensi Hukum Laut Internasional, yakni Undang-Undang No 17 tahun 1985 tentang Pengesahan atas UNCLOS 1982.

Menurut Bambang, Susi kebijakan tersebut hanya sebatas sensasi, namun untuk menaikkan produktifitas perikanan, Susi belum mampu. Belum lagi mengenai pengelolaan anggaran yang mendapat disklaimer dua kali berturut-turut.

"Produktivitas perikanan kita menurun tajam lebih dari 50 persen. Realisasi PNBP kementerian KKP dari 700 miliar sekarang itu turun jadi 30 miliar. Padahal PNBP adalah pencerminan produktivitas ikan kita. Jadi kinerja keuangannya tidak bisa diterima oleh BPK, ini bukti KKP di bawah kepemimpinan Susi acak-acakan." demikian Bambang.[gun]


Komentar Pembaca
Panglima TNI Tiba di Pekanbaru

Panglima TNI Tiba di Pekanbaru

JUM'AT, 20 APRIL 2018 , 12:51:00

Resmikan Sekber Pilpres

Resmikan Sekber Pilpres

SABTU, 28 APRIL 2018 , 03:29:00

Bahas Penantang Terkuat Jokowi

Bahas Penantang Terkuat Jokowi

JUM'AT, 27 APRIL 2018 , 05:47:00