Anggap Merugikan, Driver Daring Cirebon Tolak Permenhub Nomor 08/2017

Pemerintahan  SENIN, 22 JANUARI 2018 , 21:59:00 WIB | LAPORAN: AHYARUDDIN ASEP

Anggap Merugikan, Driver Daring Cirebon Tolak Permenhub Nomor 08/2017

Ilustrasi/Net

RMOLJabar. Selain kepentingan keselamatan konsumen, juga ada beberapa alasan skala nasional bagi pemerintah untuk tetap memberlakukan Permenhub Nomor 108 tahun 2017. Namun, hal itu tak urung mengundang respon para driver daring di Cirebon.

Pasalnya, Permenhub 108 tahun 2017 yang bakal mulai diberlakukan pada awal bulan Februari 2018 mendatang, masih perlu dikaji ulang karena tidak memenuhi aspirasi pelaku bisnis berbasis online tersebut, bahkan cenderung merugikan.

"Tujuan tanda tangan petisi ini yaitu sebagai aksi solidaritas kami, karena lebih dari 20 kota/kabupaten di Jabar hari ini melakukan demo, tapi kita di sini dengan cara kumpul bareng dan kopdar bareng sekaligus kumpulin tanda tangan petisi," ungkap koordinator kopi darat (kopdar), Arief Maulana saat ditemui di lokasi kopdar di kawasan lapangan Bima Sunyaragi kota Cirebon, Senin (22/1).

Kemudian, lanjut Arief, yang kedua bukti keberatan para driver, khususnya kendaraan mobil, terhadap beberapa pasal yang ada dalam permenhub Nomor 108 tahun 2017. Diantaranya, lanjut Arief, pasal 26 dimana mobil dibatasi jarak order atau jarak tempuhnya. Mobil, kata Arief, tidak boleh menerima pesanan ke luar kota.

"Kemudian pasal 39 tentang mobil harus atas nama badan hukum, bukan atas nama pribadi," tambah Arief.

Selanjutnya, kata Arief, berkaitan dengan Uji KIR dan mengenai keharusan SIM A Umum, serta pembatasan kuota.

"Uji KIR tersebut bakal ditempel stiker oleh Dinas Perhubungan. Kita saja ditempelin PT atau komunitas, itu sudah menjadi sasaran, artinya jadi pusat perhatian konvensional sampai dihabisin," cetus Arief sembari berduka.

Diakui Arief, mencari jalan nafkah melalui jasa transportasi Daring sebetulnya masih belum nyaman dari pihak konvensional, sekalipun gangguan itu bukan dalam bentuk kekerasan, tapi baru sekedar omongan-omongan saja.

Berkenaan dengan penolakan SIM A Umum, menurut Arief, penolakan itu disebabkan biaya pembuatan SIM nya yang terlalu tinggi. Kalau hanya sekedar ganti SIM, kata Arief, tidak masalah, tapi faktor biaya nya itu yang memberatkan.

"SIM A Umum artinya sama dengan mobil-mobil plat kuning, sementara kita mobil plat hitam. Sebenarnya tidak masalah kalau biayanya tidak besar, ini kan yang saya dengar biayanya sampai Rp. 1,3 juta," cetus Arief.

Arief menambahkan, kopdar dihadiri sekitar 80 an peserta dari jumlah driver sebanyak 400-500 an driver yang ada di Cirebon. Disebutkan Arief, pihaknya tidak menjalin komunikasi dengan dinas perhubungan, akan tetapi meminta kepada pihak kepolisian untuk menjembatani pertemuan antara driver daring dengan dinas perhubungan. [jar]

Komentar Pembaca