Gubernur Jabar Tunjuk Kadishub Provinsi Sebagai Pjs Walikota Cirebon

kang Aher  RABU, 14 FEBRUARI 2018 , 22:19:00 WIB | LAPORAN: AHYARUDDIN ASEP

Gubernur Jabar Tunjuk Kadishub Provinsi Sebagai Pjs Walikota Cirebon
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menggelar pengukuhan Pejabat Sementara (Pjs) Walikota Cirebon. Acara disentralkan di Gedung Sate Bandung, Rabu (14/2).

Sebanyak 7 Pejabat Sementara Bupati dan Walikota dikukuhkan oleh Gubernur Jawa Barat. Salah satunya kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat,  Dr. H.  Dedi Taufikkurohman yang ditunjuk menjadi Pejabat Sementara Walikota Cirebon.

Aher sapaan Gubernur Jawa Barat, menjelaskan pengukuhan Pejabat Sementara Walikota dan Bupati di Jawa Barat merupakan amanat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui surat nomor P 131/1209/14 tertanggal 12 Februari 2018 yang meminta agar Gubernur segera menunjuk Pejabat Sementara Kepala Daerah paling lambat 14 Februari 2018.

"Sehingga tidak ada kekosongan pemerintahan selama Bupati maupun Walikota menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk menjalani masa kampanye," ungkap Aher.

"Ini sudah sesuai dengan Peraturan KPU No 1 Tahun 2017 jo PKPU  No 2 Tahun 2018 tentang Tahapan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2018," ungkapnya lagi.

Untuk di Jabar sendiri, kata Aher, ada 7 kota dan kabupaten yang kepala daerah dan wakilnya sebagai peserta pilkada tahun ini. Masing masing, sebutnya, kota Bekasi, kota Cirebon, kabupaten Sumedang, kota Bandung, kabupaten Subang, kabupaten Garut dan kabupaten Ciamis.

Selanjutnya untuk Pejabat Sementara, Aher meminta agar menjalankan urusan pemerintahan dengan sebaik-baiknya, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, memfasilitasi penyelenggaraan pilkada dan menjaga netralitas.

Untuk dijetahui, Pejabat Sementara juga bisa melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dan menandatangani nya setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, termasuk melakukan pengisian pejabat setelah sebelumnya juga sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri.

"Untuk petahana, saya minta untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan," harap Aher.

Termasuk, lanjut Ia, larangan menggunakan fasilitas negara selama masa kampanye. Bahkan, Ia juga meminta agar ASN, TNI dan Polri bersama sama menjaga netralitas selama pelaksanaan pilkada.

Sementara itu, Pejabat Sementara Walikota Cirebon, Dr.  H.  Dedi Taufikkurohman, M. Si, mengungkapkan jika mereka akan segera berkantor di Kota Cirebon esok.

"hari ini sudah dikenalkan dengan forum pimpinan daerah dan sejumlah pejabat yang ada di kota Cirebon," ujar Dedi.

Langkah pertama yang akan dilakukan, kata Ia, yaitu melakukan konsolidasi internal terhadap seluruh unsur pemerintahan yang ada di kota Cirebon.

"Yang terpenting, penyelenggaraan pemerintahan harus tetap jalan," ungkap Dedi. Dedi akan menjabat sebagai Pejabat Sementara hingga 23 Juni 2018 atau hingga berakhirnya masa kampanye.

Sebagaimana diketahui, Walikota Cirebon, Drs. Nasrudin Azis, SH sendiri, akan mulai cuti pada 15 Februari 2018 esok.

"Pengukuhan Pejabat Sementara itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan dalam memenuhi peraturan yang berlaku, agar pemerintahan tidak stagnan dan kosong," kata Azis.

Ia pun mengaku percaya jika Pejabat Sementara yang ditunjuk oleh Gubernur tersebut, mampu mengembangkan kota Cirebon menjadi lebih baik termasuk dalam mempersiapkan kepala daerah terpilih nanti.

Seperti diketahui, berdasar ketentuan tahapan Pilkada dan aturan yang ada, masa jabatan Pejabat Sementara akan berlangsung selama pelaksanaan kampanye, yakni dimulai 15 Februari hingga 23 Juni 2018. adv/RMOLJabar

Komentar Pembaca
Soal Mahar, Sandi Siap Dipanggil Bawaslu

Soal Mahar, Sandi Siap Dipanggil Bawaslu

SELASA, 21 AGUSTUS 2018 , 17:00:00

Menteri Kok Jadi Timses Jokowi?

Menteri Kok Jadi Timses Jokowi?

SELASA, 21 AGUSTUS 2018 , 11:00:00

"Jokowi" Terpelanting, #2019GantiPresiden

SENIN, 20 AGUSTUS 2018 , 19:00:00