Kasus Korupsi Kondensat Mengendap di Gedung Bundar

Hukum  SENIN, 19 MARET 2018 , 02:01:00 WIB

Kasus Korupsi Kondensat Mengendap di Gedung Bundar

Ilustrasi/Net

RMOLJabar. Hingga kini belum jelas kapan kasus korupsi kondensat disidangkan. Pasalnya, Kejaksaan Agung belum juga memberi jawaban atas permintaan kepolisian untuk dilakukan pelimpahan tahap dua.

Informasi yang diperoleh Kantor Berita Politik RMOL, surat permintaan tahap dua sudah berulang kali dikirim penyidik Bareskrim Polri ke Jampidsus.

Surat terakhir yang dikirim meminta pelimpahan tersangka dan barang bukti dilakukan awal Maret 2018.

Namun sampai sekarang Gedung Bundar tidak memberikan surat balasan atas permintaan penyidik Polri itu.

Sesuai Peraturan Jaksa Agung nomor 36 tahun 2011, apabila berkas dinyatakan sudah lengkap alias P21 dan penyidik belum menyerahkan tersangka dan barang bukti, Kejaksaan akan mengirim surat meminta penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti.

Alih-alih itu, dalam kasus kondensat, kejaksaan malah mementahkan proses pelimpahan tahap dua yang diminta kepolisian.

Sebelumnya, pelimpahan tahap dua batal dilakukan karena satu dari tiga tersangka yakni bos PT. TPPI Honggo Wendratno masih buron. Namun demikian, pelimpahan tahap dua untuk tersangka Raden Priyono dan Djoko Harsono beserta barang bukti seharusnya bisa tetap dilakukan karena berkas keduanya yang sudah rampung digarap penyidik berbeda dengan berkas Honggo.

Selain itu pelimpahan tahap kedua untuk tersangka Honggo Wendratno sebenarnya dapat juga dilakukan secara in absentia. Kemudian proses pengadilannya pun bisa dilakukan tanpa kehadiran Honggo.

Kasus ini bermula dari penunjukan langsung BP Migas terhadap PT TPPI pada Oktober 2008 untuk melakukan penjualan kondensat jatah negara periode 2009-2010.

Penunjukan TPPI dilakukan melalui rapat terbatas oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Perjanjian kontrak kerja sama kedua lembaga tersebut baru dilakukan pada Maret 2009. Padahal lifting minyak sudah dilakukan pengiriman sebanyak 15 kali. Penunjukan langsung ini dianggap menyalahi peraturan BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-50.

Berdasarkan perhitungan BPK, kasus ini merugikan negara sebesar 2,7 miliar dolar AS atau jika dengan nilai tukar saat ini sebesar Rp 35 triliun. [jar]

Komentar Pembaca
Politisi PDIP: Tim Kami Over Acting!

Politisi PDIP: Tim Kami Over Acting!

SELASA, 18 DESEMBER 2018 , 15:00:00

Harga Sawit Turun, Ini Beda Solusi SBY dan Jokowi

Harga Sawit Turun, Ini Beda Solusi SBY dan Jokowi

SENIN, 17 DESEMBER 2018 , 17:00:00

Memperingati 7 Tahun Kematian Kim Jong Il

Memperingati 7 Tahun Kematian Kim Jong Il

JUM'AT, 14 DESEMBER 2018 , 21:00:00

Oded Buka Road Show Senam 2018

Oded Buka Road Show Senam 2018

SENIN, 26 NOVEMBER 2018 , 09:21:00

Belajar Wayang

Belajar Wayang

SENIN, 22 OKTOBER 2018 , 19:22:00

Oded: Komunikasi Kunci Keberhasilan Pembangunan

Oded: Komunikasi Kunci Keberhasilan Pembangunan

SABTU, 01 DESEMBER 2018 , 09:50:00