Ini Anggaran yang Sebabkan Puluhan Anggota DPRD Purwakarta Harus "Kunker" di Kejaksaan

Hukum  SELASA, 20 MARET 2018 , 14:53:00 WIB | LAPORAN: YUSLIPAR

Ini Anggaran yang Sebabkan Puluhan Anggota DPRD Purwakarta Harus
RMOLJabar. Berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran kegiatan dewan tahun 2016. Sepekan ini, secara marathon. Kejaksaan Negeri Purwakarta bakal periksa puluhan Anggota DPRD setempat.

Diketahui, awal pekan lalu Ketua DPRD Purwakarta, Sarif Hidayat telah menjani pemeriksaan. Hari ini, Selasa (20/3) giliran Wakil Ketua DPRD, Sri Puji Utami, besok Rabu (21/3) diagendakan Wakil Ketua DPRD, Neng Supartini dan hari berikutnya; Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Warseno serta puluhan anggota dewan lainnya bakal turut dimintai keterangan.

"Saya dan puluhan anggota lainnya giliran hari Kamis dipanggil kejaksaan," ujar Wakil Ketua DPRD Purwakarta dari Fraksi PDIP, Warseno, diujung teleponnya, Selasa (20/3). Sumber di Kejaksaan Negeri Purwakarta juga membenarkan agenda pemeriksaan ini.

Dari penulusuran RMOL Jabar, diperoleh data; yang berasal dari buku Perda Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta TA 2016.

Pada rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2016 di Sekretariat DPRD Purwakarta ditulis; Jumlah belanja kegiatan lembaga tersebut secara keseluruhan berjumlah; Rp37.634.709.025. Yang terdiri dari Belanja tidak langsung (belanja pegawai) sebesar Rp 5.388.542.505 dan belanja langsung sebesar Rp 32.246.166.520.

Dari belanja langsung tersebut sejumlah program menghabiskan anggaran berjumlah miliaran seperti; program pelayanan adminitrasi perkantoran Rp 3.812.354.400, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp3.055.403.775, program peningkatan disiplin aparatur, Rp558.525.000, program peningkatan sumber daya aparatur Rp100.000.000, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Rp211.614.225 dan Belanja barang dan jasa sebesar Rp76.000.000.

Dari pemeriksaan diduga terjadi sejumlah  penyimpangan pada program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan daerah sebesar Rp24.508.269.120.

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah itu terdiri dari  puluhan item mulai dari rapat-rapat paripurna, kegiatan reses, penelaahan, pengkajian, pembahasan Raperda dan evaluasi perda. Untuk kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD nilainya mencapai Rp 4,8 miliar.

Untuk kunjungan kerja alat kelengkapan dewan Rp 4,2 miliar. Sementara koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas pemerintah dan kemasyarakatan mencapai Rp 5,3 miliar.

"Hal diatas merupakan masuk dalam anggaran murni, kemungkinan dalam anggaran perubahan ditahun yang sama, bisa lebih besar lagi," ujar Pengamat Kebijakan Publik Purwakarta, Ir. Awod Abdulghadir, kepada RMOL Jabar. [bon]

Komentar Pembaca
Sahabat Rocky Gerung Melawan!

Sahabat Rocky Gerung Melawan!

KAMIS, 19 APRIL 2018 , 11:00:00

Jembatan Widang Di Tuban Ambruk

Jembatan Widang Di Tuban Ambruk

SELASA, 17 APRIL 2018 , 13:00:00

Suriah Kalahkan Amerika Serikat!

Suriah Kalahkan Amerika Serikat!

SELASA, 17 APRIL 2018 , 11:00:00