KPU Kota Cirebon: Identitas Pemberi Dana Kampanye Harus Jelas

Politik  SELASA, 20 MARET 2018 , 19:33:00 WIB | LAPORAN: AHYARUDDIN ASEP

KPU Kota Cirebon: Identitas Pemberi Dana Kampanye Harus Jelas

KPU Kota Cirebon

RMOLJabar. Berdasarkan PKPU Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan Program Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 mengatur soal pelaporan dana kampanye.

Soal dana kampanye ini, dikemukakan Sanusi Divisi Hukum, Umum, Keuangan dan Logistik KPU kota Cirebon bahwa sumber atau sumbangan itu harus jelas identitasnya.

Hingga kini, kata Sanusi, KPU belum bisa mengetahui perkembangan pelaporan dana kampanye masing-masing Paslon Pilwalkot Cirebon. KPU baru mengetahui Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) saja yang diberikan Paslon dan Tim pada pertengahan bulan yang lalu.

"Sumbangan itu harus jelas identitasnya. Kan belum ada laporannya, baru laporan awal dana kampanye," ungkap Sanusi yang saat ini sedang mengikuti agenda KPU RI di Kendari-Sulawesi Tenggara, Selasa (20/3).

Sementara, Iwan Setiawan Divisi Perencanaan dan Data membenarkan aturan tersebut. Iwan menegaskan sumbangan dari pihak manapun yang diberikan untuk kampanye Paslon, mesti jelas sumbernya.

"Tidak boleh atas nama Hamba Allah. Kalaupun lembaga berbadan hukum pun harus menyertakan NPWP dan lain sebagainya," tambah Iwan saat ditemui di KPU kota Cirebon siang ini.

Dikatakan Iwan soal pelaporan dana kampanye itu nanti akan ada pejabat khusus yang menangani, yakni PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), sekalipun tetap secara tekhnis akan diumumkan KPU tingkat daerah.

Iwan menandaskan semua tahapan penyelenggaraan pemilu telah diatur dalam PKPU dan KPU RI kali ini selalu serempak dalam agenda-agenda kepemiluan. "Trand KPU RI sekarang serba serentak," kata Iwan.

Sebagai diketahui berdasarkan jadwal tahapan dalam PKPU Nomor 2 tahun 2018, setelah Paslon dan Tim menyerahkan LADK maka tanggal 20 April 2018 wajib menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Kemudian, di tanggal 24 Juni 2018 Paslon dan Tim wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ke KPU untuk kemudian diserahkan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) di tanggal 25 Juni 2018. Setelah di Audit oleh KAP pada tanggal 25 Juni - 9 Juli 2018, hasil auditnya diumumkan ke publik pada tanggal 11-13 Juli 2018. [jar]

Komentar Pembaca
Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Arus Mudik di ASDP Merak
Pelantikan Kasal

Pelantikan Kasal

KAMIS, 24 MEI 2018 , 02:02:00

Kritik Pengesahan RUU Terorisme

Kritik Pengesahan RUU Terorisme

SABTU, 26 MEI 2018 , 06:01:00