ARA Tuntut Pemerintah Tuntaskan Konflik Agraria

Peristiwa  KAMIS, 26 APRIL 2018 , 14:31:00 WIB | LAPORAN: FAJAR SIDIK SUPRIADI

ARA Tuntut Pemerintah Tuntaskan Konflik Agraria
RMOL. Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Reforma Agraria (ARA) Sukabumi melakukan aksi unjukrasa di Kota Sukabumi, Kamis (26/4). Mereka berdemo mulai dari Taman Nobar, Pendopo Sukabumi, dan berakhir di Bunderan Adipura, Kota Sukabumi.

Dalam aksinya tersebut, mereka membawa berbagai atribut termasuk bendera dari masing-masing organisasi, yakni Aliansi Reforma Agraria Sukabumi yang merupakan gabungan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sukabumi dan Serikat Petani Indonesia (SPI).

Tak hanya itu, aksi yang dikawal oleh kepolisian dari Resort Sukabumi Kota, diperagakan lewat sebuah teatrikal. Hal itu menggambarkan kepedihan petani.

Ketua GMNI Sukabumi Abdullah Mashudi mengatakan, Aliansi Reforma Agraria Sukabumi menuntut berbagai hal terkait permasalahan agraria. Tuntutan tersebut diantaranya ialah meminta Presiden Joko Widodo menghentikan penggusuran dan proses tindakan refresif terhadap Masyarakat yang terjadi di Kendal.

"Kami juga menuntut Pemkab Sukabumi untuk segera menyelesaikan Konflik â€" konflik Agraria yang terjadi di Sukabumi, khususnya terkait permasalahan agraria," ucapnya.

Tak hanya itu, mereka pun menuntut Pemkab Sukabumi untuk menghentikan proses kriminalisasi terhadap petani dan pejuang agrarian.

Hal itu termasuk menuntut Pemkab Sukabumi untuk mengidentifikasi dan menindak perkebunan-perkebunan yang menelantsrkan, termasuk yang haknya sudah berakhir.

"Kami menuntut semua hal kepada pemerintah terkait agraria," ungkapnya.

Terlebih kata Abdullah, di Kabupaten Sukabumi pun banyak konflik â€" konflik Agraria dan kriminalisasi petani ini tidak mendapatkan perhatian dari Pemeritah Daerah bahkan seakan-akan tutup mata dan tutup telinga.

Menurutnya, konflik-konflik agraria  di Kabupaten Sukabumi sudah lama terjadi melibatkan petani dengan perusahaan- perusahaan perkebunan.

"Konflik yang terjadi itu diantaranya dengan Perkebunan Halimun PT. Sugih Mukti Kecamatan Warungkiara seluas 730 Ha, HGUnya berakhir pada 1998. PT. Bumiloka Swakarya Kecamatan Jampang Tengah seluas 1.600 Ha, HGU berakhir 2016. PT. Djaya Lengkong, PT. Salak Utama Kalapanunggal, PT. Tybar Cisolok, PT. Surya Nusa Nadicipta Seluas 320 Ha, Kecamatan Caringin," terangnya.

Menurutnya, konflik yang terjadi antara petani dan perusahaan itu ketika lahan sudah dikuasai 100 persen oleh para petani. Bahkan diberdayakan sebagai mata pencaharian mereka sehari-hari.

"Seiring berjalannya waktu, perampasan hak atas tanah untuk rakyat ini terjadi dengan beberapa petani. Bahkan mereka (petani) dipaksa untuk menyerahkan lahannya ke pihak perusahaan, dan ada berberapa yang berusaha mempertahankan atas haknya melaikan di kriminalisasi. Sampai saat ini tercatat  beberapa orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan sedang menjalani proses hukum," pungkasnya. [nie]






Komentar Pembaca
BENANG MERAH (EPS.159): Anies Terlalu Lama Sendiri
Densus 88 Tembak Dua Terduga Teroris Tanjung Balai

Densus 88 Tembak Dua Terduga Teroris Tanjung Balai

JUM'AT, 19 OKTOBER 2018 , 15:00:00

PAN Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN

PAN Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN

KAMIS, 18 OKTOBER 2018 , 17:00:00