Dari Bogor untuk Keberlanjutan Ekologi Nusantara

Politik  RABU, 06 JUNI 2018 , 01:15:00 WIB

Dari Bogor untuk Keberlanjutan Ekologi Nusantara

net

RMOLJabar. Tanggal 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia (LHS). Masalah lingkungan di Indonesia semakin hari kina kompleks.

Mulai dari soal pencemaran plastik di lautan, tumpahan minyak dan gas, illegal logging, dan ilegal unreported and unregulated fishing (IUUF), perampasan lahan (land grabbing) dan perampasan laut (ocean grabbing), hingga pertambangan yang kerap merusak ekosistem, yang tak pernah usai.

Apalagi, isu perubahan iklim yang bersifat global yang ditandai oleh iklim yang tidak menentu yang mempengaruhi musim tanam, berubahnya daerah tangkapan ikan, dan berkembangnya berbagai wabah penyakit yang memakan korban manusia.

Pendek kata isu lingkungan di Indonesia mau tidak mau membutuhkan pengelolaan yang komprehensif, interdisiplin dan kompleks.
 
Pegiat FAN-IPB  dan Praktisi bidang Lingkungan Hidup Laode Rusyamin menyatakan, Indonesia pun dituntut komitmennya di setiap forum Komprensi Tingkat Tinggi (KTT) perubahan Iklim untuk menurunkan emisi gas rumah kacanya hingga 26 persen hingga 2019.

"Dilemanya, Indonesia sebagai negara berkembang masih mengandalkan kekuatan ekonominya dari sektor riil seperti perkebunan dan pertambangan. Di sini muncul dilema. Contohnya, tahun 2017, komoditas industri sawit berkontribusi besar bagi perekonomian nasional, namun Uni Eropa memberlakukan aturan sistem non-tarif bagi komoditas ini yang diklaim berdampak terhadap perubahan iklilm," ujar Laode Rusyamin dalam pernyataan tertulisnya kepada RMOLJabar.

Sementara, pengarah FAN-IPN dan Dosen Bioindustri Universitas Trilogi Jakarta Muhamad Karim menambahkan, meskipun para pakar di Indonesia, telah menunjukkan hasil penelitian ilmiah terutama beberapa ilmuwan IPB terkait hal ini agar komoditas strategis ini tidak ditolak pasar Eropa. Tentu hal ini menjadi problem ekonomi politik dalam konteks perdagangan internasional karena di satu sisi Indonesia sebagai salah satu negara pemilik biodiversity terbesar di dunia setelah Brazil dituntut untuk menjadi penyangga ancaman perubahan iklim global.

"Tetapi, di sisi lain Indonesia mengalami ketidakadilan perdagangan (unfair trade) dalam komoditasnya," ujarnha.

Kemudian, Amril Syahputra yang kini staf PKSPL-IPB, sebagai Koordinator FAN-IPB mengatakan, di tingkat global, Indonesa pun dituntut untuk menjalankan 17 target tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable development goals/SDGs) yang menjadi kesepakatan semua bangsa di PBB.

SDGs ini merupakan agenda internasional setiap negara di dunia mulai tahun 2012-2035 pasca berakhirnya Millenium Developmen
Goals (MDGs) tahun 2012.
 
Terkait Hari Lingkungan Hidup se-Dunia, FAN-IPB menyikapi beberapa isu pokok yang patut mendapatkan perhatian di Indonesia.
 
"Pertama, pencemaran plastik. Indonesia saat ini termasuk negara yang akut dalam soal pencemaran plastik di dunia. Laporan Ocean Conservancy menyebutkan bahwa lima negara paling berkontribusi dalam krisis sampah di lautan yaitu Tiongkok, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Kelima negara ini diperkirahkan memuntahkan sampah plastik sekitar 60 persen yang masuk di perairan laut di dunia," paparnya.

Diperkirakan, lanjut dia, setiap tahun sekitar 12,7 juta metrik ton sampah plastik dari daratan dibuang ke laut di seluruh dunia (Mongabay, 2017). Publikasikan Science Magazine juga menyebutkan bahwa manusia di bumi ini membuang 8 juta metrik ton sampah plastik ke laut setiap tahunnya.

"Hal ini jika dibiarkan akan mengancam dan menghancurkan ekosistem laut dan mematikan biota-biotanya terancam punah seperti penyu. Mengutip sebuah hasil penelitian terbaru dari University of Exeter, Inggris, National Geography Indonesia menyebutkan bahwa sampah plastik telah membunuh 1.000 penyu laut setiap tahunnya," ujarnya.

Terbukti dari penelitian ini diperolah bahwa 91 persen penyu yang ditemukan terjerat alat tangkap telah mati akibat sampah plastik.
 
Kemudian, kedua,  korupsi atas Sumber Daya Alam (SDA). Doni Yusri, sebagai Pengarah FAN-IPB dan Dosen IPB menimpali bahwa, berlangsungnya otonomi daerah semenjak tahun 2001 silam memberikan implikasi lain terhadap akses pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

"Sektor SDA menjadi primadona untuk dieksploitasi oleh pemegang dan pengendali kekuasaan di daerah. Bahkan kuat dugaan bahwa setiap momentum pemilihan kepala daerah, salah satu sumber pendanaanya berasal dari transaksi perizinan di sektor SDA seperti pertambangan dan perkebunan. Melalui konspirasi antara pemilik modal (korporasi) dengan calon kepala daerah," paparnya.

Imbasnya, jika penguasa tersebut menang otomatis pemilik modal bakal mendapatkan konsensi hak dan izin pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam. Tak jarang konspirasi ini melanggar aturan tata ruang dan menghancurkan kawasan konservasi.

Dengan demikian, kata Rusyamin, pola korupsi yang kerap terjadi dalam pemanfaatan SDA yaitu diawali dengan pengurusan perizinan misalnya Izin Usaha Perkebunan ataupun Izin Usaha Pertambangan (eksplorasi dan eksploitasi).

Selanjutnya setelah perizinan tersebut didapatkan beberapa perizinan lainnya yang diwajibkan untuk dikantongi pihak korporasi misalnya izin lingkungan (AMDAL, UKL-UPL), Fisibility Studi, CnC dan lainnya sulit untuk diakses oleh masyarakat (sangat tertutup).

Kemudian setelah eksploitasi SDA alam tersebut berjalan masih menyisahkan praktek-praktek korupsi misalnya pencemaran lingkungan akibat ketidakpatuhan dalam melakukan pengelolaan lingkungannya, penjualan hasil produksi hingga ketaatan dalam pembayaran pajak.
 
Pegiat FAN-IPB yang juga alumni Fakultas Kehutanan IPB Imam Bagus mengutip kajian KPK (Syarif 2016) menemukan bahwa (i) dari 16 perkara TIPIKOR tiap tahap perizinan kehutanan suap mencapai Rp 668 juta hingga Rp 22 miliar; (ii) Kerugian negara di sektor kehutanan di perkirakan per tahun mencapai Rp 5,2-7,2 triliun per tahun. Bahkan ada satu perkara hingga mencapai Rp 12 triluun.

Temuan Syarif ini menurut Imam, menunjukkan bahwa korupsi sumber daya ini terjadi akibat memanfaatkan celah regulasi, buruknya tatakelola dan lemahnya pengawasan. Inilah salah satu contoh. Belum lagi dalam sektor lain seperti pertambangan, perkebunan, perikanan dan kelautan.
 
Thomas Nugroho yang kini pengajar FPIK-IPB menjelaskan bahwa, korupsi terhadap sumber daya alam di Indonesia ini berlangsung masif disebabkan kuatnya cengkaraman mafia” (baca KPK) baik di sektor perkebunan, pertambangan, perikanan dan kelautan maupun kehutanan. Oleh karena itu, solusi regulasinya perlu diperbaiki dan diperkuat lagi sehingga tidak memberikan celah bagi perilaku korupsi ini.

"Apalagi, sudah lazim di Republik ini perburuan rente dan perilaku birokrasi rente yang dilakukan lingkaran elit, aparat dan politisi sehingga yang dikorbankan ialah rakyat. Akibantnya kerusakan lingkungan masif dan kerugian negara kian membengkak, serta ketimpangan sosial ekonomi kian menganga dan kemiskinan tak terentaskan," tuturnya.
 
Ketiga, menurut Rusyamin fenomena perubahan iklim yang telah menjadi isu global dan jadi agenda semua negara di dunia harus tetap jadi konsen pemerintah. Terkait hal ini, Yamin menyarankan agar diperlukan kebijakan misalnya penerapan konsep Strategi Pembangunan Rendah Emisi (SPRE) atau Low Emission Development Strategy.

Konsep ini pertama muncul dalam Forum the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) April 2008. Lalu, Organization for Economic Cooperation and Development (2010) mendeskripsikan SPRE sebagai strategi pembangunan ekonomi rendah emisi untuk memacu pertumbuhan ekonomi hingga memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim global. Lewat strategi ini Indonesia ditargetkan mengurangi emisi karbonnya hingga 26 % tahun 2019.

Untuk mencapai target ini Indonesia mesti mendorong dan memantau agar kebijakan ini terintegrasi dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) hingga tingkat regional daerah berupa Rencana Aksi Daerah (Kabupaten/Kota). Agar kebijakan ini mulus jaminan payung hukum yang memudahkan setiap daerah menurunkan pada tataran  strategi implementasi dan aplikasinya sesuai kondisi masing-masing.
 
Menyikapi dua isu pokok tersebut seluruh FAN-IPB bersikap, pertama, pemerintah mau tidak mau mesti mengurusi hal ini secara serius dengan menetapkan Rencana Aksi dan Roadmap Penanganan Sampah Plastik.

Kalau perlu menurut Amril menggunakan bioteknologi yang bisa menghancurkan plastik. Teknologi ini telah ditemukan di Inggris, Amerika Serikat dan Jepang  ialah sejenis bakteri yang menghasilkan enzim yang mampu menghancurkan dan mencerna plastik sehingga dapat membantu mengurangi limbah plastik terutama jenis plastik yaitu polyethylene terephthalate (PET) seperti botol plastik. Bahkan, Jepang telah menemukan jenis bakteri ini yang disebut Ideonella sakaiensis (Yoshita et al, 2016) . FAN-IPB juga berharap IPB sendiri dapat mengembangkan teknologi semacam ini untuk berkontribusi dalam mengurangi sampah plastik.
 
Kedua, FAN-tetap mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas kejahatan korupsi sumber daya alam melalui cara suap dan kongkalingkong antara berbagai pihak (politisi, pemilik modal dan penguasa daerah)  yang merugikan rakyat.
 
Ketiga, FAN-IPB menolak untuk memosisikan kasus korupsi sebagai kejahatan biasa” untuk masuk dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang rencananya akan disahkan 17 Agustus 2018. FAN-IPB memandang hal ini sebagai langkah mundur dalam pemberantasan korupsi di negeri ini terutama korupsi sumber daya alam yang kian menggila. Ini adalah bentuk pelemahan KPK dan meminta kepada Presiden agar tidak menyetujui hal ini dan tetap memosisikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang merugikan rakyat.

Keempat, perbaikan dan percepatan restorasi gambut berbasis komunitas. Sejak bencana Karhutla tahun 2015 yang sebagian terjadi di ekosistem gambut tidak saja menyebabkan  kerugian ekonomi semata. Namun lebih dari itu telah menyebabkan terganggunya kesehatan pada kelompok rentan (ibu, anak dan manula) bahkan menimbulkan jatuhnya korban jiwa.

Pegiat FAN IPB lainya, Muhammad Yusuf, M.Si menyatakan, bencana karhutla terbesar dalam 1 dekade terakhir menunjukkan adanya salah urus pengelolaan ekosistem gambut yang lebih berorientasi industri berbasis lahan skala luas dengan mengacuhkan keberlanjutan fungsi layanan sosial-ekologi gambut.

"Alih-alih menata ulang pemanfaatan dan peruntukkan ekosistem gambut, seringkali komunitas di pedesaan gambut disasar menjadi dalang utama. Tidak dapat dipungkiri, akibat salah urus gambut situasi eskosistem gambut telah mengalami perubahan tidak saja degradasi bahkan telah menjurus kearah kerusakan nyaris permanen," tandasnga.

Merespon hal ini, menempatkan komunitas gambut pedesaan sebagai pelaku utama pembalikan trend kerusakan yang meluas adalah hal keniscayaan. Dalam hal ini, memastikan kepastian dan keamanan penguasaan dan pemanfaatan ekosistem gambut (tenure security) berbasis komunitas adalah prasyarat awal menuju tata kelola baru ekosistem gambut berkelanjutan. [bon]




Komentar Pembaca
BENANG MERAH (EPS.159): Anies Terlalu Lama Sendiri
Densus 88 Tembak Dua Terduga Teroris Tanjung Balai

Densus 88 Tembak Dua Terduga Teroris Tanjung Balai

JUM'AT, 19 OKTOBER 2018 , 15:00:00

PAN Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN

PAN Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN

KAMIS, 18 OKTOBER 2018 , 17:00:00