Organda Bandung Barat Tolak Pembatasan Kendaraan Berat

Politik  RABU, 04 JULI 2018 , 20:48:00 WIB | LAPORAN: TRI JUNARI

Organda Bandung Barat Tolak Pembatasan Kendaraan Berat
RMOL. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organda Kabupaten Bandung Barat (KBB) menolak rencana Pemkab Bandung Barat yang akan memberlakukan pembatasan operasional kendaraan berat di ruas Jalan Padalarang, Cihaliwung, Panaris, Cimareme, dan Cangkorah Batujajar.

Penolakan serupa juga dilakukan Apindo yang telah melayangkan surat kepada Dinas Perhubungan (Dishub) KBB.

"Dalam pertemuan di Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ)  KBB, kami sampaikan keberatan dengan rencana pemerintah yang memberlakukan pembatasanan operasional kendaraan berat di ruas jalan Padalarang. Jelas ini merugikan bagi sektor swasta yang sangat bergantung kepada transportasi darat, baik mengirim maupun menerima barang," kata Ketua DPC Organda KBB Asep Dedi Setiawan di sela Muscab DPC Organda KBB di Batujajar, Rabu (4/7).

Menurutnya, untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Padalarang bukan hanya sekedar dengan melakukan pembatasan jam operasional kendaraan berat tapi harus membangun fly over di Cimareme yang merupakan salah satu titik kemacetan utama. Namun, pembangunan fly over terganjal anggaran untuk pembebasan lahan penduduk.

"Sumber utama kemacetan di sekitar Padalarang itu ya Cimareme. Kalau dibangun fly over, saya yakin bisa mengatasi persoalan kemacetan," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemkab Bandung Barat berkeinginan pembatasan operasional kendaraan berat  efektif diberlakukan akhir Mei 2018. Untuk mewujudkan kebijakan itu, Dishub KBB melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

"Pemerintah tidak bisa begitu saja menerapkan kebijakan pembatasan operasional kendaraan berat, sekalipun tahun 2015 pernah diberlakukan.

Tetap harus disosialisasikan dulu kepada masyarakat, termasuk para pelaku usaha yang tergabung dalam Apindo dan Kadin," kata Kepala Dishub KBB Ade Komarudin melalui telepon.

Lebih jauh dijelaskannya, dalam rancangan pembatasan operasional kendaraan berat,  larangan diberlakukan  mulai pukul 06.00 sampai 09.00 WIB dan pukul 16.00 sampai 19.00 WIB. Kendaraan berat yang diperbolehkan tetap melintas, seperti truk pengangkut sembako, BBM, pemadam kebakaran, truk dinas milik pemerintah, TNI/Polri, dsb.

Menurutnya, ruas jalan di sekitar Padalarang tidak memiliki alternatif lain ketika akan menerapkan kebijakan mengurai kemacetan. Seandainya memilki banyak pilihan bisa dikeluarkan kebijakan pengalihan arus kendaraan.

"Jalan di Padalarang sangat terbatas tidak banyak yang bisa digunakan sebagai jalur alternatif. Oleh karena itu pilihan pembatasan operasional kendaraan berat diberlakukan," kata Ade. [jar]

Komentar Pembaca