PT TNA Pertanyakan Evaluasi Ulang Proyek Perluasan Pangleseran - Cibatu Pangandaran

Hukum  SELASA, 17 JULI 2018 , 19:41:00 WIB | LAPORAN: LANNIE RACHMAN

PT TNA Pertanyakan Evaluasi Ulang Proyek Perluasan Pangleseran - Cibatu Pangandaran
RMOLJabar. Pihak PT Trijaya Nusantara Abadi (TNA)  mempertanyakan adanya evaluasi ulang terhadap proyek pembangunan perluasan jalan Panglesaran-Cibatu, Kabupaten Pangandaran Jawa Barat.

Padahal, PT TNA sudah ditetapkan sebagai pemenang proyek senilai Rp 13 Milyar tersebut.

Direkur Utama PT TNA, Tati Suprapti mengungkapkan pihaknya telah ditetapkan sebagai pemenang proyek yang dibuktikan dengan Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Konstruksi I Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pangandaran tanggal 26 Juni 2018 No. 027/15.9-Konst-I/VI/ULP dengan nilai proyek Rp. 12 Milyar.

"Keputusan tersebut juga diperkuat dengan surat dari Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman No, 620/43/DPUTRPRKP-2, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan ruas jalan Panglengseran-Cibatu sub 1 Kabupaten Pangandaran dan dimuat di laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Jabar, bahwa PT. Trijaya Nusantara Abadi adalah pemenang lelang." kata Tati Suprapti melalui sambungan telepon, Rabu (18/7).

Menurut Tati, meski  pihak Pokja 1 ULP Kabupaten Pangandaran telah menyelesaikan pelelangan, namun pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)menolak hasil pekerjaan dari Pokja 1 Kontruksi ULP Kabupaten Pangandaran, dengan tidak menerbitkan SPPBJ lantaran PT TNA tidak melampirkan Ijin Usaha Industri (IUI) dari pemberi dukungan hotmix.

Tati menambahkan, PT TNA memang tidak melampirkan IUI, namun menyertakan Tanda Daftar Industri (TDI), dimana berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Replublik Indonesia Nomor: 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perluasan dan Tanda Daftar Industri pada pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, Industri kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) yang di berlakukan sama dengan IUI.

"Padahal dari 17 syarat yang diumumkan diawal tidak disebutkan harus melampirkan IUI. IUI dan TDI kan memiliki dasar hukum yang sama," cetusnya.

Atas dasar kekurangan dokumen itu, kata Tati, PPK menolak mengeluarkan SPPBJ.

"Ini aneh dan terkesan mengada-ada. Mestinya disebutkan dari awal dalam dokumen pengadaan harus melampirkan IUI, jangan setelah kami menjadi pemenang kemudian dianulir. Ini tidak fair ujarnya.

Ia menambahkan, seharusnya PPK mengakomodir/mengabaikan persyaratan mempunyai IUI ataupun TDI karena campuran hotmix bukan termasuk jenis usaha industri yang harus memiliki IUI ataupun TDI, tetapi campuran hotmix terdiri dari beberapa usaha industri sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI).

Hal ini diatur pada pasal 10 Permenperin tersebut bahwa IUI/izin perluasan dan TDI diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai KBLI 5 (lima) dimaksud dalam Permenperin nomor 07/M-IND/PER/2005.

Sementara Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab Pangandaran, Dindin Solehudin membantah pihaknya tak mencantumkan soal IUI dan TDI dalam persyaratan awal lelang. Menurutnya, persyaratan IUI itu untuk proyek dengan nilai diatas Rp. 200 Juta, sedangkan TDI untuk proyek dibawah Rp. 200 Juta.

"Aturannya seperti itu. Sah-sah saja kalau pihak yang dikalahkan (PT TNA) merasa tidak puas. Tapi yang jelas kami telah mencantumkan persyaratan tersebut diawal," kata Didin saat dikondirmasi.

Ia mengatakan saat ini Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran berkonsultasi dengan pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) soal proses lelang barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

"Kita evaluasi ulang sesuai permintaan PPK. Mudah-mudahan minggu ini sudah ada hasilnya," tandasnya. [nie]


Komentar Pembaca
Rachmawati: Vivere Pericoloso

Rachmawati: Vivere Pericoloso

JUM'AT, 17 AGUSTUS 2018 , 17:00:00

#VLOGNEWS: Upacara di UBK, Prabowo Dapat Star of Soekarno
BENANG MERAH (EPS.151): Tak Ada Paslon Yang Tak Retak