Jokowi, Konstitusi dan Demokrasi Konstitusional

Politik  JUM'AT, 17 AGUSTUS 2018 , 10:30:00 WIB | LAPORAN: LANNIE RACHMAN

Jokowi, Konstitusi dan Demokrasi Konstitusional

Abdy Yuhana

RMOLJabar. Tujuh puluh tiga tahun (73) Tahun yang lalu, sehari setelah Proklamasi kemerdekan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 18 agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), selain memilih Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, juga menetapkan UUD 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia.

Pembentukan UUD 1945 dirancang oleh BPUPKI yang jumlah anggotanya terdiri dari 62 orang tokoh Indonesia dan 8 orang Jepang sebagai anggota istimewa (tokubetsu-Iin) dengan ketua dr Radjiman Wedyodiningrat.

BPUPKI dalam merancang dan menyusun UUD 1945 bersidang dimulai dari tanggal 29 Mei sampai 16 Juli 1945.
Penyusunan UUD 1945, diawali dengan perdebatan tentang dasar negara yang cocok bagi bangsa Indonesia yang sangat heterogen dalam kontek suku,agama,ras dan antar golongan. beberapa tokoh bangsa yang menyampaikan gagasannya tentang dasar negara seperti Moh. Yamin, Soepomo, Moh. Hatta, hingga akhirnya Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato lahirnya Pancasila yang kemudian disepakati untuk menjadi dasar negara bagi Indonesia merdeka, yaitu Pancasila.

Sementara itu Staats ide (konsep negara) yang hendak dituju oleh para founding fathers bangsa Indonesia sesungguhnya sangat jelas sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan kesejahteraan umum dan turut serta dalam ketertiban dunia.
Dinamika ketatanegaraan dalam perkembangannya, UUD 1945 tidak berlangsung lama oleh sebab pada 27 Desember 1949, Konstitusi yang berlaku adalah UUD Republik Indonesia Serikat (RIS) meskipun cukup singkat yaitu hanya kurang dari satu tahun.

Pasalnya, sejak 17 Agustus 1950, UUD sebagai pijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berubah kembali yaitu UUD Sementara 1950. Dalam periode ini pemilihan umum (pemilu) pertama di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955, atmosfer politik pada saat itu pemilu 1955 selain memilih anggota badan perwakilan rakyat juga memilih anggota konstituante yang bertugas untuk menyusun Konstitusi baru, namun dalam perjalanannya Konstituante mengalami jalan buntu, sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden yang salah satu isinya adalah memberlakukan kembali UUD 1945.

Pasca Presiden Soekarno, pemerintahan Orde baru memulai dengan tagline politik menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. namun demikian, dalam prakteknya Presiden Soeharto selama 32 Tahun Pemerintahannya, UUD 1945 dikeramatkan menjadi sakral dan diberlakukan dengan tafsir yang tidak demokratis, sesuai kepentingan politiknya. dus, pada masa itu orang tabu untuk berbicara tentang UUD 1945.

Tafsir terhadap UUD 1945, terkait masa jabatan Presiden, dapat dipilih berkali-kali, sehingga Presiden Suharto berkuasa selama masih memiliki nafsu kekuasaan. Termasuk, tentang anggota MPR yang dalam masa Orde baru dengan jumlah 1000 orang dengan komposisinya 600 orang diangkat dan 400 orang dipilih.

Hal tersebut kemudian, menjadi petanyaan mendasar bagaimana mungkin 600 orang yang diangkat tidak akan memilih Presiden Soeharto? Sehingga benar apa yang disampaikan oleh Lord Acton, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely.

Pasca lengsernya Presiden Suharto dari kursi kekuasaan, UUD 1945 berlaku dengan tafsir yang berbeda pula, sehingga Presiden Abdurahman Wahid hanya berkuasa selama satu Tahun, sembilan bulan, hal tersebut terjadi karena diberhentikan oleh anggota MPR yang sama pada saat Presiden Abdurahman Wahid dipilih menjadi Presiden, oleh karenanya tafsir yang berbeda-beda terhadap UUD 1945 tidak memberikan kepastian terhadap masa jabatan Presiden.

Maka, pada saat adanya arus besar dari entitas bangsa untuk melakukan amandemen (perubahan) terhadap UUD 1945, hal yang menarik dan mendapat perhatian publik adalah tentang masa jabatan Presiden.

Salah satu hasil dari perubahan tersebut adalah membatasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden yaitu Massa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Artinya jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya dua periode, sebagaimana Presiden Yudhoyono.

Perubahan UUD 1945 dalam kurun waktu 1999 sampai dengan 2002, berimplikasi pada membawa perubahan secara fundamental terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

Perubahan tersebut selain mengakomodasi beberapa lembaga negara baru, seperti DPD, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial juga menambahkan Pasal yang terkait dengan jaminan hak asasi manusia dan memasukan Pemilihan Umum ke dalam batang tubuh UUD 1945.

Perubahan-perubahan terhadap UUD 1945 memiliki konsensus yang dijaga oleh anggota MPR pada saat itu yaitu, pertama, tidak mengubah pembukaan UUD 1945, kedua, tetap mempertahankan NKRI, ketiga, mempertegas sistem Pemerintahan Presidensial, Keempat, penjelasan UUD 1945 ditiadakan dan hal-hal yang normatif dimasukan kedalam Pasal-pasal, Kelima, perubahan dengan cara adendum.

Dalam kontek bernegara konsensus tersebut penting supaya bangsa ini tidak kehilangan arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah arus globalisasi.

Konstitusi sesungguhnya di dalam negara-negara demokratis memiliki fungsi untuk membatasi kekuasaan yang dimiliki salah satu cabang kekuasaan negara (lembaga negara) dalam hal ini Presiden dalam bentuk pemerintahan Republik dan Raja dalam Monarchi (kerajaan).

Selain itu, adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia- sehingga dalam perkembangan demokrasi yang substansinya adalah memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat (kedaulatan rakyat), dengan adigium vox vovuli, vox dei suara rakyat adalah suara Tuhan, berkembang menjadi apa yang dimaknai sebagai demokrasi konstitusional.

Artinya adalah sistem Pemerintahan demokrasi yang dalam penyelenggaraan negaranya berlandaskan pada Konstitusi atau di Indonesia lazim disebut UUD.

Sejak Tahun 2008 Presiden Yudhoyono, mengeluarkan Keputusan Presiden nomor 18 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Agustus dijadikan sebagai Hari Konstitusi.

Tidak seperti peringatan hari-hari besar lainnya, hari Konstitusi bagi sebagian rakyat Indonesia memang masih asing bahkan banyak yang tidak tahu karena legitimasinya pun baru dikeluarkan enam tahun yang lalu.

Namun demikian dalam kontek kehidupan berbangsa dan bernegara, hal tersebut menjadi penting karena semakin menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang menerapkan demokrasi konstitusional dan UUD 1945 merupakan landasan praktek bernegara, sekaligus menjadi hukum tertinggi dalam konstruksi sistem hukum nasional.

Bangsa Indonesia, baru saja melewati tahapan krusial dalam kehidupan berdemokrasi. Hal menariknya adalah ketika Presiden Jokowi dalam berbagai momentum menegaskan akan tunduk dan patuh terhadap kehendak rakyat dan Konstitusi.

Implikasi dari pernyataan Presiden terpilih tersebut adalah, Pertama, bahwa Jokowi sebagai Presiden harus bersungguh-sungguh untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia, baik dari ancaman luar negara maupun dari dalam negara yang akhir-akhir ini muncul kelompok masyarakat yang membawa panji-panji internasionalisme dan ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara di republik ini, sekaligus melindungi semua rakyat Indonesia dari segala bentuk kesewenang-wenangan kelompok yang mengatasnamkan Agama ataupun kelompok lainnya dan dalam kontek inilah negara perlu hadir.

Kedua, Jokowi dalam masa Pemerintahannya perlu memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yaitu pendidikan, kesehatan dan penyediaan lapangan kerja sebagai manifestasi dari upaya mencerdaskan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Ketiga, melaksanakan negara hukum yang sampai hari ini masih banyak menjadi perhatian rakyat Indonesia, karena hukum masih diandaikan sebagai pisau yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.

Oleh karenanya peringatan hari Konstitusi tahun ini menjadi kontekstual ketika Presiden terpilih Joko Widodo mempunyai semangat untuk menempatkan Konstitusi sebagai kompas kemana bangsa ini hendak dinahkodai.

Rakyat menunggu seorang pemimpin yang hadir pada saat dibutuhkan. Semua entitas bangsa perlu mempunyai persepsi yang sama dalam memaknai Konstitusi, yaitu Konstitusi dibentuk untuk keperluan manusia bukan sebaliknya manusia untuk keperluan Konstitusi. Selamat Hari Konstitusi. [nie]


Dr. Abdy Yuhana, SH.,MH
Penulis buku, artikel di beberapa media massa.



Komentar Pembaca
Airlangga Berpeluang Digarap KPK

Airlangga Berpeluang Digarap KPK

RABU, 19 SEPTEMBER 2018 , 15:00:00

Tak Ada Bukti Istana Terlibat Asia Sentinel

Tak Ada Bukti Istana Terlibat Asia Sentinel

RABU, 19 SEPTEMBER 2018 , 13:00:00

Perang Tagar Hanya Mainkan Emosi Rakyat

Perang Tagar Hanya Mainkan Emosi Rakyat

SELASA, 18 SEPTEMBER 2018 , 17:00:00