Soal Pemecatan ASN Mantan Korupsi, Begini Langkah-Langkah Pemprov Jabar

Pemerintahan  JUM'AT, 14 SEPTEMBER 2018 , 18:32:00 WIB | LAPORAN: YUDHA SATRIA

Soal Pemecatan ASN Mantan Korupsi, Begini Langkah-Langkah Pemprov Jabar

Iwa Karniwa/RMOLJabar

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Iwa Karniwa mengaku, sudah melakukan langkah-langkah lanjutan terkait dengan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat kasus tindak pidana korupsi.

Dari data Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) mencatat sebanyak 24 ASN Pemprov Jabar yang pernah terpidana kasus korupsi, namun masih bekerja seperti biasa.

"Kita akan memintakan pertimbangan terhadap hal-hal yang butuh kepastian baik itu ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) maupun ke Komisi ASN," katanya di Gedung Sate Kota Bandung, Jumat (14/9).

Permintaan pertimbangan ini juga dilakukan karena adanya beberapa aturan yang butuh penafsiran yang baku dan jelas. Sekda Iwa mencontohkan, bagaimana jika dari 24 ASN tersebut ada yang sudah pensiun, atau pindah ke instansi lain.

"Hal-hal seperti itu saya sudah perintahkan Kepala BKD untuk mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah, lalu melakukan penelusuran dan membuat surat ke instansi yang berwenang," tegasnya.

Sehingga, jika sudah ada petunjuk terutama dari BKN Kantor Wilayah III Jawa Barat terkait daftar tersebut, maka pihaknya akan mengambil tindakan sesuai ketentuan termasuk pemecatan.

"Aturannya seperti itu, harus diberhentikan," ujarnya.

Dijelaskan Iwa, masih adanya ASN yang pernah terlibat korupsi dan masih bekerja di Pemprov Jabar itu karena pada 2012 yang lalu ada peraturan dari Kementerian Dalam Negeri, yang memungkinkan eks terpidana dengan hukuman dibawah lima tahun masih boleh bekerja dengan tidak memegang jabatan struktural.

"Sekarang surat itu sudah dicabut, kembali ke aturan yang normal. Waktu itu memang kita berpegangan pada surat Mendagri 2012," katanya.

Sekda Iwa menilai, keputusan dari Pusat sudah jelas setelah adanya nota kesepahaman Kementerian Dalam Negeri, PAN RB dan BKN.

Bahkan, ASN yang dipecat karena terlibat korupsi sudah pernah dilakukan, angka 24 orang sendiri merupakan sisa yang belum diambil tindakan karena adanya surat Kemendagri 2012 tersebut.

Dia juga memastikan ke-24 ASN yang masih bekerja itu kini duduk sebagai staf yang di non job-kan bukan menjabat struktural.

"Tidak ada yang pegang jabatan, tapi statusnya mereka masih PNS. Nggak ada yang megang jabatan, satupun tidak ada. Mereka kerja seperti biasa saja seperti staff. Mereka tidak bisa mengambil keputusan," pungkasnya. Adv/RMOLJabar.

Komentar Pembaca
Darmin Tak Sejalan Dengan Jokowi

Darmin Tak Sejalan Dengan Jokowi

RABU, 21 NOVEMBER 2018 , 15:00:00

Maroko Luncurkan Satelit Mohammed VI-B

Maroko Luncurkan Satelit Mohammed VI-B

RABU, 21 NOVEMBER 2018 , 13:00:00

Pembantaian Keluarga Nainggolan Diperagakan

Pembantaian Keluarga Nainggolan Diperagakan

SENIN, 19 NOVEMBER 2018 , 15:00:00

Belajar Wayang

Belajar Wayang

SENIN, 22 OKTOBER 2018 , 19:22:00

Intervensi Media Dalam Pilpres 2019

Intervensi Media Dalam Pilpres 2019

SENIN, 29 OKTOBER 2018 , 23:07:00

TNI Bantu Angkut Panel Risha Percepat Pembangunan Rumah Warga Di NTB