BKD Jabar Akan Segera Pecat ASN Berstatus Mantan Koruptor

Politik  JUM'AT, 14 SEPTEMBER 2018 , 21:13:00 WIB | LAPORAN: YUDHA SATRIA

BKD Jabar Akan Segera Pecat ASN Berstatus Mantan Koruptor

Foto/RMOLJabar

RMOLJabar. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat, akan segera memberhentikan secara tidak hormat 24 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pernah terlibat kasus tindak pidana korupsi.

Kepala BKD Jabar Sumarwan Hadisumarto mengatakan, keputusan pemberhentian tersebut diambil atas dasar Surat Keputusan Bersama (SKB)  yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), mengenai pemecatan ASN yang berstatus koruptor.

"Pejabat pembina kepegawaian, yaitu Gubernur Jawa Barat, akan segera mengambil langkah pemberhentian secara tidak hormat," tegas Sumarwan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (14/9).

Sumarwan mengklarifikasi bahwa sebetulnya, ASN yang terlibat berstatus mantan koruptor itu bukan 24 orang, melainkan 21 orang.

"Setelah dicek dan dikonfirmasi, ternyata ada 21 orang bukan 24 orang. Karena ada yang double nama, ada juga yang bukan PNS Pemprov Jabar, dan dari 21 orang pun diantaranya sudah berstatus pensiun," katanya.

Disamping itu, pihaknya membenarkan bahwa masih adanya ASN Pemprov Jabar yang berstatus mantan koruptor masih bekerja seperti biasa. Karena mengacu pada keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 2012 lalu.

"Ini bukan kesalahan pemda setempat, tapi karena ada edaran menteri dalam negeri tahun 2012 yang seolah-olah membolehkan ASN yang telah dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman bisa diaktifkan kembali," jelasnya.

Dijelaskan Sumarwan, untuk pemecatannya sendiri terlebih dahulu akan dilakukan pencocokan data dari BKN dan data BKD Jabar. Kemudian mengusulkan pemberhentian secara tidak hormat kepada Gubernur Jabar.

"Keputusan ini juga berlaku bagi yang sudah pensiun, (tunjangan) pensiunnya juga kita cabut," tambahnya.

Dirinya pun berpendapat, keputusan pemerintah pusat mengenai pemberhentian secara tidak hormat bukanlah keputusan yang mudah diterima. Pasalnya apabila dilihat ASN tersebut sudah mengabdi puluhan tahun untuk negara.

"Ini memang (keputusan) berat, kita juga harus lakukan pendekatan persuasif, terutama pada keluarganya. Ada yang sudah 30 tahun mengabdi, namun gara-gara ada masalah kecil, mereka harus seperti itu," pungkasnya. [ald]

Komentar Pembaca
Airlangga Berpeluang Digarap KPK

Airlangga Berpeluang Digarap KPK

RABU, 19 SEPTEMBER 2018 , 15:00:00

Tak Ada Bukti Istana Terlibat Asia Sentinel

Tak Ada Bukti Istana Terlibat Asia Sentinel

RABU, 19 SEPTEMBER 2018 , 13:00:00

Perang Tagar Hanya Mainkan Emosi Rakyat

Perang Tagar Hanya Mainkan Emosi Rakyat

SELASA, 18 SEPTEMBER 2018 , 17:00:00