Ini Perbedaan Pelanggaran Dengan Sengketa Di Pemilu 2019

Politik  RABU, 19 SEPTEMBER 2018 , 20:45:00 WIB | LAPORAN: AHYARUDDIN ASEP

Ini Perbedaan Pelanggaran Dengan Sengketa Di Pemilu 2019

Rahmat Hidayat/RMOLJabar

RMOLJabar. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cirebon telah selesai menyusun struktur personalia untuk tiap-tiap komisioner. Setidaknya ada 5 divisi dibentuk Bawaslu Kabupaten Cirebon.

Kelima Divisi tersebut ialah Divisi Penanganan Pelanggaran yang dikoordinatori oleh Abdul Khoir (Merangkap Ketua), Divisi PHL dan Humas yang dikoordinatori oleh Sadaruddin Parapat, Divisi SDM dan Organisasi yang dikoordinatori oleh Minkhatul Maula, Divisi Hukum, Data dan Informasi yang dikoordinatori oleh Rahmat Hidayat, dan Divisi Sengketa yang dikoordinatori oleh Nunu Sobari.

Kepada RMOLJabar, Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Cirebon Rahmat Hidayat menjelaskan, ada perbedaan antara pelanggaran dengan sengketa pemilu.

Perbedaan itu, jelasnya, dapat dilihat dari Outputnya. Pelanggaran pemilu akan menghasilkan output berupa putusan dari Bawaslu, sementara sengketa proses pemilu maka outputnya berupa rekomendasi dari Bawaslu.

"Harus dipisahkan antara pelanggaran pemilu dengan sengketa pemilu. Kalau bicara tentang sengketa maka yang menjadi objek adalah keputusan dari KPU bahwa tentang itu KPU memutuskan demikian dan ada yang tidak sepakat dengan keputusan tersebut, maka boleh mengajukan sengketa," papar Rahmat Hidayat.

Adapun pelanggaran sendiri, kata Ia, terbagi menjadi 3 jenis yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana dan pelanggaran kode etik.

Lebih lanjut, Rahmat Hidayat menyebutkan, jenis pelanggaran kode etik maka penanganannya diserahkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Kode etik penanganannya diserahkan ke DKPP yang sumbernya masih satu yaitu di pusat. DKPP hanya ada di pusat," tandasnya. [aga]

Komentar Pembaca
Densus 88 Tembak Dua Terduga Teroris Tanjung Balai

Densus 88 Tembak Dua Terduga Teroris Tanjung Balai

JUM'AT, 19 OKTOBER 2018 , 15:00:00

PAN Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN

PAN Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN

KAMIS, 18 OKTOBER 2018 , 17:00:00

Jokowi-Ma

Jokowi-Ma"ruf Diduga Curi Start Kampanye

KAMIS, 18 OKTOBER 2018 , 13:00:00