Timsel KPU Jabar Langgar PKPU

Politik  JUM'AT, 05 OKTOBER 2018 , 10:17:00 WIB

Timsel KPU Jabar Langgar PKPU

foto/rmoljabar

RMOLJabar. Munculnya surat nomor 1174/PP.06-SD/05/KPU/X/2018 tanggal 02 oktober 2018 perihal Klarifikasi Hasil Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat, menjadi kesimpulan terhadap kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (selanjutnya disebut KPU RI) dan Tim Seleksi Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut TIMSEL KPU) yang terjadi dalam proses pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

"Kami akan melakukan review terhadap prosedur recruitment yang dilaksanakan oleh TIMSEL berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut PKPU No. 7 Tahun 2018)," kata calon anggota KPU Kabupaten Bandung Vera Hermawan melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jum'at(5/10).

Akademisi dari FISIP Universitas Pasundan ini mengungkapkan dalam PKPU No. 7 Tahun 2018 mengamanatkan proses seleksi sebagai berikut:
Tahapan Seleksi diatur pada BAB IV Bagian Kesatu Pasal 18 sampai dengan Pasal 27:
1.    Bagian kesatu menjelaskan mengenai proses pendaftaran (Pasal 18)
2.    Dokumen persyaratan pendaftaran (Pasal 19)
3.    Bagian kedua Penelitian Administrasi (Pasal 20)
4.    Bagian ketiga Tes Tertulis (pasal 21)
5.    Bagian Keempat Tes Psikologi (Pasal 22)
6.    Bagian Kelima Tes Kesehatan (Pasal 23 " Pasal 24)
7.    Bagian Keenam Tes Wawancara (Pasal 25)
8.    Bagian Ketujuh Penyampaian Nama Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota (Pasal 26)
9.    Bagian Kedelapan Laporan Hasil Seleksi kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Pasal 27)

Kemudian, lanjutnya, Uji Kelayakan dan Kepatutan diatur secara khusus pada BAB V Pasal 28 sampai dengan Pasal 30:
1.    Pasal 28 ayat 1 berisi "KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon yang diajukan oleh Tim Seleksi”
2.    Pasal 28 ayat 2 berisi "Uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara panel atau dalam satu waktu bersamaan"
3.    Pasal 29 penjabaran dari pasal 28
4.    Pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (4) mengenai hasil-hasil uji kepatutan dan pengumuman.

"Bahwa berdasarkan Pasal-pasal yang dimaksud diatas kami menemukan KPU RI dan TIMSEL KPU JABAR secara terang-terangan melanggar PKPU No. 7 Tahun 2018 yang merupakan pedoman dalam melaksanakan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota," ujar dia.

Ia mengungkapkan adapun hal-hal yang dianggap menyimpang yang dilakukan oleh KPU RI dan TIMSEL KPU JABAR adalah sebagai berikut;
I.    Penerbitan surat No. 1133/PP.06-SD/05/KPU/IX/2018 tanggal 27 Oktober  2018 perihal Klarifikasi Hasil Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi jawa Barat Periode 2018-2023, yang isinya sebagai berikut:

1.    Didalam surat tersebut pada point ke 1 menyatakan KPU setelah melakukan pencermatan bahwa terdapat calon anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan”

Padahal hasil seleksi yang dilakukan oleh TIMSEL telah di umumkan melalui website resmi KPU pada tanggal 27 Agustus 2018 dan  KPU tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan pencermatan.

2.    Pada point 2 surat tersebut KPU mendasarkan pada Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) PKPU No. 7 Tahun 2018,

Telah kami jelaskan sebellunya bahwa pasal 23 ayat (1) dan merupakan rangkaian tes psikologi dan Pasal 25 ayat (1) merupakan hasil tes kesehatan yang menjadi domain TIMSEL, serta hasil tes telah diumumkan pada tanggal 27 Agustus 2018 Nomor 06/PP.06-Pu/32/Timsel.Kab-Kota/VIII/2018 tentang hasil pemeriksaan kesehatan dan tes wawancara sehingga sangat menohok KPU RI ingin mengintervensi hasil seleksi yang sudah ditetapkan oleh TIMSEL.

3.    Point ketiga mengundang TIMSEL untuk melakukan klarifikasi/penjelasan terhadap hasil seleksi.

"Pendapat kami KPU tidak memiliki hak untuk evaluasi hasil seleksi TIMSEL karena hal tersebut sudah keluar dari ketentuan seleksi didalam PKPU No. 7 Tahun 2018," tuturnya.

Vera mengatakan, surat ini menimbulkan tanda tanya besar apakah yang menjadi dasar hukum KPU RI menerbitkan surat klarifikasi untuk TIMSEL KPU JABAR tersebut?

Kembali merujuk pada PKPU No. 7 Tahun 2018 yang menjadi hak KPU RI dalam seleksi calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah:
1.    Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) / Menerima nama calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2.    Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) / Melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon yang diajukan Tim Seleksi.

Kesimpulan pasal-pasal tersebut adalah menerima nama calon serta melakukan uji kelayakan dan kepatutan, bukan melakukan evaluasi hasil  dari seleksi TIMSEL KPU.

Ia menambahkan, setelah diundangnya TIMSEL oleh KPU RI untuk melakukan klarifikasi/penjelasan terhadap hasil seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Maka pada tanggal 02 Oktober 2018 diterbitkan surat untuk Ketua  KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 1174/PP.06-SD/05/KPU/X/2018 perihal Pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat Periode 2018-2023 beserta dengan lampiran daftar nama untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan.

Adapun daftar nama yang terlampir mengoreksi hasil seleksi keputusan TIMSEL KPU atas sebelumnya dan menghilangkan beberapa nama calon anggota KPU yang sebelumnya telah dinyatakan LULUS oleh TIMSEL.

Maka berdasarkan fakta-fakta tersebut TIMSEL KPU turut serta melakukan pelanggaran dalam seleksi calon anggota KPU  Kabupaten/Kota, karena hasil seleksi yang telah di tetapkan pertamakali dapat serta merta dirubah oleh KPU RI yang menurut PKPU No. 7 Tahun 2018 bukan merupakan hak dari KPU RI, hal ini membuktikan dalam proses rekrutmen TIMSEL tidak memiliki integritas, tidak professional dan tidak independent dalam melaksanakan tugasnya.

Bahwa dalam daftar nama yang ditetapkan oeh  KPU RI terdapat kejanggalan, dalam Pasal 33 ayat (1) UU No. 7 tahun 2017  seharusnya terdapat 10 nama dengan komposisi 5 orang yang terpilih dan 5 org sebagai cadangan.

Faktor lainnya :
1.    Merujuk pada keterangan pelengkap Saudari Yayah kepada Pers atas Nota Protes yg dilayangkan kepada KPU RI oleh 6 Kab/Kota. Saudari Yayah menjelaskan indikasi ketidak profesionalan oknum Tim Sel (ada yg mengajak bertemu dan berkomitmen) .(berita terlampir)
2.    Merujuk pada Pernyataan Ilham Saputra (Anggota KPU RI) di dalam media online Banten Tribune.id tanggal 01/10/2018 yang mengakui adanya kekeliruan dalam proses penilaian (berita terlampir)
3.    Oleh karenanya sikap/intervensi yg semestinya dikedepankan KPU RI adalah menuntaskan persoalan Tim Sel, jika terdapat indikasi Tim Sel tercemar berbagai hal, maka Tim Sel harus di evaluasi dan dikaji ulang seluruh kinerjanya dari awal tahapan seleksi.
4.    Langkah KPU RI yg nampak tidak serius dalam menuntaskan persoalan Tim Sel, namun justru langsung mengambil sikap evaluasi 10 besar Kab/Kota, merupakan upaya penyelesaian yg tidak komprehensif/holistik dan mendasar, namun parsial dan terkesan memilih solusi termudah dan instant bahkan syarat dengan kepentingan.
Langkah KPU RI sebagaimana digambarkan dalam point' ke 3, mencerminkan bahwa KPU RI:
a.    GAGAL Memetakan persoalan pokok (sebenarnya) yg terjadi dalam rangkaian proses seleksi calon anggota KPU Kab/Kota se-Jabar (yakni persoalan integritas, profesionalitas dan independensi Tim Sel);
b.    GAGAL Menyeleksi dan menghasilkan Tim Sel yg berintegritas, independen dan profesional;
5.    Keseluruhan rangkaian kejadian, penyikapan, bentuk intervensi kelembagaan dan putusan-putusan KPU RI, oleh karena tidak menyasar pada persoalan pokok dan terkesan sangat parsial dan tidak sistematis, maka menimbulkan efek sbb:
a.    Dinilai Janggal
b.    Kecurigaan masyarakat bahwa KPU RI sekedar mencari solusi termudah dan paling instant tanpa memperhatikan substansi masalah.
c.    Kecurigaan bahwa KPU RI telah ditunggangi pihak/kelompok kepentingan tertentu sehingga "memanfaatkan" kekisruhan situasi ini untuk "menyelamatkan calon2 tertentu" disatu sisi dan "mendzolimi calon2 tertentu" disalin sisi.

"Kami menuntut persolan "kekisruhan" rekruitment calon anggota KPU Provinsi Jabar dan Rekruitment Calon Anggota KPU kab/kota se-Jabar secara sistematis dan mendasar (dimulai dari menuntaskan masalah dan Anasir khalayak yang berkembang tentang Tim-Sel) segera ditindaklanjuti, Hentikan dan Evaluasi seluruh proses dimulai dari rekrutmen Tim Sel, Mengulang dari awal seluruh proses karena telah terindikasi cacat prosedur (sebagaimana diakui oleh komisioner KPU RI "Ilham Saputra) dan Mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan oleh seluruh peserta seleksi, karena telah dirugikan oleh proses seleksi yang janggal, tidak profesional dan tidak independen," tandasnya. [***]



Komentar Pembaca
4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

RABU, 28 NOVEMBER 2018 , 21:00:00

Jangan Seret Jokowi Dalam Kasus Kemah Pemuda Islam 2017
Jawaban Jokowi Jadi Olok-Olok

Jawaban Jokowi Jadi Olok-Olok

SELASA, 27 NOVEMBER 2018 , 21:00:00

Oded Buka Road Show Senam 2018

Oded Buka Road Show Senam 2018

SENIN, 26 NOVEMBER 2018 , 09:21:00

Belajar Wayang

Belajar Wayang

SENIN, 22 OKTOBER 2018 , 19:22:00

Oded: Komunikasi Kunci Keberhasilan Pembangunan

Oded: Komunikasi Kunci Keberhasilan Pembangunan

SABTU, 01 DESEMBER 2018 , 09:50:00