Pemilu 2019, Institusi Negara Harus Netral

Politik  KAMIS, 11 OKTOBER 2018 , 16:00:00 WIB | LAPORAN: ALDI FERDIAN

Pemilu 2019, Institusi Negara Harus Netral

Muradi/RMOLJabar

RMOLJabar. Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia dan Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjajaran (Unpad) mengimbau aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri untuk netral dalam Pemilu 2019.

Ketua PSPK Unpad Muradi mengatakan, ketiga insitusi tersebut harus menjaga netralitasnya pada pemilu mendatang. Kalau pun harus terlibat aktif, hal itu dilakukan hanya pada posisi tertentu.

"ASN, Polri, TNI tidak boleh berpihak atau mendukung salah satu calon dalam kontestasi Pileg dan Pilpres," tegas Muradi di sela-sela Diskusi Pemilu 2019 bertajuk Netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam Pemilu 2019 di Centropunto Cafe Jalan Trunojoyo, Bandung, Kamis (11/10).

Menurut Muradi, ketiga institusi tersebut hanya terlibat aktif dalam rangka membantu penyelenggara pemilu. Misalnya, dalam distribusi surat maupun kotak suara. Lebih jauh, mereka juga bisa terlibat dalam pengamanan surat dan kotak suara.

"Tapi kalau kemudian misalnya mengarah kepada salah satu calon yah itu dijadikan sebuah catatan bahwa itu tidak boleh. Dalam politik, UU TNI, Polri atau ASN sudah melarang. ASN apalagi," jelas Muradi.

Dia menambahkan, salah satu yang disorot PSPK Unpad yakni ASN. Berdasarkan catatannya, ASN pada Pemilu 2018 merupakan institusi yang tidak terlalu netral.

"Ini adalah salah satu kajian kita serius, karena untuk TNI/Polri punya pakem kalau dilanggar hukumannya bisa dipecat," tutup Muradi. [aga]

Komentar Pembaca
BENANG MERAH (EPS.159): Anies Terlalu Lama Sendiri
Densus 88 Tembak Dua Terduga Teroris Tanjung Balai

Densus 88 Tembak Dua Terduga Teroris Tanjung Balai

JUM'AT, 19 OKTOBER 2018 , 15:00:00

PAN Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN

PAN Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN

KAMIS, 18 OKTOBER 2018 , 17:00:00