KIPP Gelar Diskusi Publik

Politik  KAMIS, 11 OKTOBER 2018 , 22:43:00 WIB | LAPORAN: DZAKY RIJAL

KIPP Gelar Diskusi Publik

Foto/RMOLJabar

RMOLJabar. Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menggelar diskusi publik dengan tema "Netralisasi ASN, TNI, dan POLRI dalam pemilu 2019" di Centropunto Cafe Jalan Trunojoyo, Bandung, Kamis (11/10).

Diskusi tersebut dihadiri Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Unpad Prof. Muradi, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Kaka Suminta dan Komisioner Bawaslu RI, Rahmat Bagja.

Kaka Suminta menjelaskan, diskusi ini digelar berawal dari kegelisahannya, dengan belum adanya penyadaran tentang ASN, TNI dan Polri dalam mewujudkan pemilu secara demokratis. Jika pemilu diadakan secara demokratis yang terus menerus maka bisa dibilang negara tersebut maju. Untuk mewujudkannya maka peran penyelenggara pemilu sangat penting.

"Tinggal posisi ASN harus benar menjadi netral sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat," ujarnya.

Kaka menguraikan, Kemendagri gegabah, bahwa sarana pendidikan dilarang dijadikan sarana kampanye. Kata dia, jangan sampai Kemendagri Asbun, jangan sampai Bawaslu mengadakan pembiaran seperti halnya pesantren dan tempat ibadah dijadikan ajang kampanye.

"Bahwa sarana pendidikan dilarang dijadikan sarana kampanye, juga kemendagri jangan sampai Asbun dalam mengeluarkan statmen. Dan juga jangan sampai Bawaslu mengadakan pembiaran seperti halnya pesantren dan tempat ibadah dijadikan ajang kampanye," katanya.

Kaka pun menegaskan bahwa kegiatan ini hanya awal. "Ke depan akan lebih di tingkatkan untuk gerakan riil Pemantauan," ujarnya.

Sementara, Muradi mengatakan, dalam pemilu perlu adanya pesan yang tersampaikan ke masyarakat. Namun terdapat dilema profesionalisme karena ada dua hal diantaranya perspektif dan dukungan.

"Harusnya kita sama-sama menghilangkan paradigma-paradigma yang mampu memecah belah keutuhan bangsa yang terdapat pada pra pemilu, yang tidak membedakan suku etnis dan agama. Tinggal bagaimana ASN, TNI, dan Polri harus berada pada tengah-tengah dan tidak membuka ruang bagi manuver," kata Muradi

Kemudian menurut, Rahmat Bagja, pengawasan menjadi harus lebih ketat karena banyak penemuan penemuan  yang terjadi pelanggaran pelanggaran pemilu yang terjadi di lapangan.

"Maka dari itu kami akan terus mengawasinya terutama ASN karena yang paling banyak dalam pelanggarannya setelah itu TNI dan Polri," ujarnya.[aga]

Komentar Pembaca
4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

RABU, 28 NOVEMBER 2018 , 21:00:00

Jangan Seret Jokowi Dalam Kasus Kemah Pemuda Islam 2017
Jawaban Jokowi Jadi Olok-Olok

Jawaban Jokowi Jadi Olok-Olok

SELASA, 27 NOVEMBER 2018 , 21:00:00

Oded Buka Road Show Senam 2018

Oded Buka Road Show Senam 2018

SENIN, 26 NOVEMBER 2018 , 09:21:00

Belajar Wayang

Belajar Wayang

SENIN, 22 OKTOBER 2018 , 19:22:00

Oded: Komunikasi Kunci Keberhasilan Pembangunan

Oded: Komunikasi Kunci Keberhasilan Pembangunan

SABTU, 01 DESEMBER 2018 , 09:50:00