Saksi Pemilu Dibiayai Negara Tak Wakili Suara Rakyat

Politik  JUM'AT, 19 OKTOBER 2018 , 21:46:00 WIB | LAPORAN: AHYARUDDIN ASEP

Saksi Pemilu Dibiayai Negara Tak Wakili Suara Rakyat

Miqdad Husein/RMOLJabar

RMOLJabar. Komisi II DPR RI usulkan dana saksi parpol di perhelatan Pemilu 2019 agar dibebankan APBN. Usulan itu, bahkan deras didukung Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan.

Polemik tentang usulan operasional saksi dimasukkan dalam pos APBN, mendapat sorotan sengit dari analis politik, Miqdad Husein.

Menurut Miqdad Husein, usulan itu tidak mewakili suara rakyat. Sebab, masih banyak permasalahan rakyat yang belum tersentuh oleh pemerintah. Alih-alih, kata Ia, dengan alasan untuk meningkatkan kualitas pemilu, Komisi II DPR RI mengusulkan dana saksi bersumber dari APBN.

"Secara konsepsi bisa dipahami, karena bisa meningkatkan kualitas Pemilu. Masalahnya kondisi keuangan negara sangat terbatas. Alih-alih untuk saksi, hal-hal prioritas terkait kepentingan rakyat belum sepenuhnya teratasi," kata Miqdad Husein, Jum'at (19/10).

Kekuatan anggaran menjadi salah satu hal yang harus dipertimbangkan. Meski kualitas pemilu ditentukan pula oleh kualitas saksi, tapi jika kemampuan anggaran negara sangat terbatas, maka usulan itu dilematis. Konsepsi bagus, tapi anggaran minus

"Jadi memang dilematis. Konsepsi bagus tapi kemampuan keuangan negara kurang mendukung," tandasnya. [ald]

Komentar Pembaca
Belajar Wayang

Belajar Wayang

SENIN, 22 OKTOBER 2018 , 19:22:00

Intervensi Media Dalam Pilpres 2019

Intervensi Media Dalam Pilpres 2019

SENIN, 29 OKTOBER 2018 , 23:07:00

TNI Bantu Angkut Panel Risha Percepat Pembangunan Rumah Warga Di NTB