Fraksi PDIP Kab Tasik Setuju Biaya Saksi Di Tanggung Negara

Politik  SABTU, 20 OKTOBER 2018 , 15:30:00 WIB | LAPORAN: IRPAN WAHAB

Fraksi PDIP Kab Tasik Setuju Biaya Saksi Di Tanggung Negara

Demi Hamzah Rahadian/RMOLJabar

RMOLJabar. Usulan Komisi II DPR RI tentang dana saksi dibebankan kepada APBN mendapatkan tanggapan positif dari Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Tasikmalaya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Tasikmalaya, Demi Hamzah Rahadian mengatakan, saksi di TPS merupakan instrumen penting dan tidak ada bedanya dengan anggota PPS.

Untuk itu, sudah sewajarnya jika saksi dibebankan kepada APBN.

"Mereka itu adalah bagian yang ikut mensukseskan hajat nasional yaitu pemilu. Seharusnya itu menjadi tanggungan negara," papar Demi melalui sambungan telepon, Sabtu (20/10).

Demi mengakui, biaya untuk saksi terbilang cukup mahal. Partai politik sering kali terbebani dengan biaya saksi tersebut. Akibatnya, banyak parpol yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang.

"Karena mahal, dan sumbernya dari mana partai itu. Kan partai bukan organisasi profit. Ekses dari biaya saksi mahal itu juga membuat pejabat setelah berkuasa menghalalkan segala cara," pungkas Demi.

Hal senada dikatakan Ketua DPC PAN Kabupaten Tasikmalaya Daud Rifa'i. Ia mengatakan, usulan Komisi II tersebut didorong keseukitan partai politik menyediakan biaya saksi yang anggaranya cukup tinggi.

"Saya kira, usulan kita melihat kondisi parpol yang kesulitan mencari anggaran saksi. Selain itu semangat untuk menutup kemungkinan anggota parpol berbuat licik dan korupsi karena beban anggaran saksi tadi. Kami setuju dengan usulan itu ," pungkas Daud. [aga]

Komentar Pembaca
Belajar Wayang

Belajar Wayang

SENIN, 22 OKTOBER 2018 , 19:22:00

Intervensi Media Dalam Pilpres 2019

Intervensi Media Dalam Pilpres 2019

SENIN, 29 OKTOBER 2018 , 23:07:00

TNI Bantu Angkut Panel Risha Percepat Pembangunan Rumah Warga Di NTB