Bupati Bandung Barat Tolak Kompensasi Kereta Cepat Rp16,5 miliar.

Pemerintahan  MINGGU, 21 OKTOBER 2018 , 21:19:00 WIB | LAPORAN: TRI JUNARI

Bupati Bandung Barat Tolak Kompensasi Kereta Cepat Rp16,5 miliar.

AA Umbara/RMOLJabar

RMOLJabar. Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dengan tegas menolak uang kompensasi yang akan diberikan PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) terkait perluasan Transit Oriented Development (TOD) dan Kawasan Ekonomi Terpadu (KEK) di Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat (KBB).

"Saya mendapat laporan dari staf, katanya PT KCIC akan memberikan bantuan atau semacam kompensasi sebesar Rp16,5 miliar untuk KBB, jelas akan saya tolak. Uang sebesar itu cukup buat apa? Membangun apa?," kata Aa Umbara di Ngamprah,  Minggu (21/10).

Menurut Aa yang baru menjabat Bupati 20 September 2018 itu, dirinya lebih menginginkan PT. KCIC memberikan Community Development (Comdev) seperti yang dilakukan PLN dalam pembangunan PLTA Upper Cisokan di Kecamatan Rongga dengan membangun infrastruktur jalan, rumah sakit, mesjid dan sarana lainnya di wilayah selatan.

"Saya tidak minta dalam bentuk uang, tapi proyek pembangunan.  Contoh dong PT PLN yang membangun PLTA Upper Cisokan sampai memberikan Comdev Rp 225 miliar. Pembangunannya pun mereka yang melakukan," terang Aa.

Selain itu, lanjut Aa, keberadaan proyek kereta cepat di KBB saat ini lebih banyak kabar miring soal dampak negatif seperti banyaknya tenaga kerja asing asal China. Disekitar proyek juga kerap terjadi gesekan antara pekerja asing dengan warga sekitar.

"Luas proyek PLTA Upper Cisokan hanya 450 hektare sementara PT KCIC membangun jaringan kereta cepat sekaligus dengan stasiun mencapai luas 2.800 hektare. Tadinya hanya 1.270 hektare namun PT KCIC minta perluasan," paparnya.

Bupati berharap, PT. KCIC bisa bersinergis dengan Pemerintah KBB untuk menggelontorkan comdev membangun peningkatan jalan Cikalongwetan-Cisarua senilai Rp165 miliar. Jika sepakat dirinya meyakini jalan ini bukan hanya bermanfaat bagi warga sekitar, namun juga meningkatkan wisatawan asal Jakarta menuju Lembang menumpang Kereta Cepat.

"Silahkan PT KCIC yang membangunnya. Saya menganggap penting peningkatan akses jalan tersebut karena bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat. Bahkan KCIC juga diuntungkan, karena penumpang yang turun di Walini dengan tujuan ke objek wisata di Lembang dan sekitarnya jadi lebih mudah. Tidak harus memutar ke Kota Bandung, itu berarti orang Jakarta yang hendak berwisata bakal banyak yang menggunakan kereta cepat," tandasnya.

Terpisah, Anggota Komisi IV DPRD KBB, Mohamad Rizwan mengungkapkan, keberadaan proyek Kereta Cepat mulai menimbulkan dampak sosial kepada masyarakat sekitarnya.

'Ekslusifitas' proyek ini membuat masyarakat sekitar kerap terpinggirkan, bahkan kendala bahasa dan banyaknya papan proyek yang menggunakan bahasa Cina membuat warga merasa asing di daerahnya sendiri.

"Dampak sosial proyek KA Cepat sudah mulai terasa. Seperti masyarakat tidak boleh mengakses lokasi proyek hingga penggunaan bahasa Cina dalam setiap papan proyek," ungkapnya.

Rizwan menyebutkan, sejauh ini banyak keluhan yang disampaikan secara langsung kepadanya. Oleh karena itu dia meminta agar papan proyek KCIC sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh masyarakat umum.

Apalagi warga lokal juga tidak banyak yang diakomodir dalam proyek tersebut, kalaupun ada hanya berkutat dipekerjaan kasar. Sehingga terkesan seperti pekerja lokal menjadi kaum minoritas di antara pekerja-pekerja asing.

Penggunaan huruf Cina tidak hanya di papan proyek, tapi juga di tempat pembuatan bahan pengecoran atau batching plant yang berlokasi di Kampung Cigentur, Desa Mandalasari.

Beberapa waktu lalu, gabungan komisi di DPRD KBB sempat melakukan sidak ke lokasi batching plant. Diketahui jika kantor batching plant itu bukan milik PT KCIC, melainkan kantornya sub-kontraktor yang sebenarnya banyak pekerja Indonesia.

Persoalan lainnya adalah terkait dengan pembabatan tanaman di Perkebunan Walini, Desa Mandalasari, Kecamatan Cijalong Wetan, KBB, untuk keperluan TOD yang berdampak terhadap sumur warga.

Saat ini, sejumlah sumur warga sudah tidak mengeluarkan air. Padahal biasanya, sumur akan kering kalau terjadi kemarau panjang sampai setahun. Tapi sekarang, baru beberapa bulan hujan tidak turun sumur sudah kering.

"Terjadinya alih fungsi lahan perkebunan menjadi stasiun dapat mempengaruhi debit air sumur. Dampaknya beberapa daerah di Cikalongwetan bakal mengalami krisis air bersih seperti yang terjadi saat ini," pungkasnya. [yud]

Komentar Pembaca
Darmin Tak Sejalan Dengan Jokowi

Darmin Tak Sejalan Dengan Jokowi

RABU, 21 NOVEMBER 2018 , 15:00:00

Maroko Luncurkan Satelit Mohammed VI-B

Maroko Luncurkan Satelit Mohammed VI-B

RABU, 21 NOVEMBER 2018 , 13:00:00

Pembantaian Keluarga Nainggolan Diperagakan

Pembantaian Keluarga Nainggolan Diperagakan

SENIN, 19 NOVEMBER 2018 , 15:00:00

Belajar Wayang

Belajar Wayang

SENIN, 22 OKTOBER 2018 , 19:22:00

Intervensi Media Dalam Pilpres 2019

Intervensi Media Dalam Pilpres 2019

SENIN, 29 OKTOBER 2018 , 23:07:00

TNI Bantu Angkut Panel Risha Percepat Pembangunan Rumah Warga Di NTB