DEEP Beberkan Penyebab Kualitas Pemilu Indonesia Rendah

Politik  JUM'AT, 02 NOVEMBER 2018 , 22:46:00 WIB | LAPORAN: RIDWAN ABDUL MALIK

DEEP Beberkan Penyebab Kualitas Pemilu Indonesia Rendah

Foto/RMOLJabar

RMOLJabar. Direktur Democracy and Elektoral Empowerment Partnership (DEEP) Yusfitriadi menilai, ada beberapa problem atau masalah yang menyebabkan rendahnya kualitas dan tingginya biaya politik pada Pemilu di Indonesia. Sehingga, rentan praktik-praktik money politic.

Hal tersebut dikatakannya, saat diskusi media bertema "Biaya Kontestasi Politik dan Potensi Korupsi" yang digagas Democracy and Elektoral Empowerment Partnership (DEEP).

Yusfitriadi mengatakan, problem dari transparansi data yang dipublikasikan oleh penyelenggara dan peserta pemilu menjadi satu diantara penyebab kualitas pemilu di Indonesia rendah.

"Proses transparansi dalam pembukuan laporan pengeluaran dan pemasukan, itu kurang transparan, laporan rekening khusus dana kampanye bisa nol, bagi saya itu tidak masuk akal, belum lagi nanti laporan akhirnya. Kalaupun ok di publikasikan lewat website, tapi tidak semua masyarakat buka website," ucapnya, Jalan Martanegara, Kota Bandung, Jum'at, (2/11).

Ia mengungkapkan, problem pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi satu diantara penyebab rendahnya kualitas pemilu serta rentan terjadinya praktik-praktik money politik atau politik uang.

"Bawaslu dengan berbagai macam alasan biaya, SDM, peraturan, hingga hari ini Bawaslu tidak cukup kuat memiliki alat kerja untuk memperketat pengawasan, sehingga, akhirnya hanya melihat data saja, penegakan hukum juga amat sangat lemah dalam prespektif dana kampanye, baik dari regulasi dan praktiknya di lapangan," ungkap Yusfitriadi.

Selanjutnya, perilaku masyarakat Indonesia pun tak luput menjadi bagian penyebab tingginya dana kampanye yang diindikasi berpotensi adanya praktik money politik.

Yus menambahkan, masyarakat di Indonesia cenderung menerima money politic bahkan menganggap hal tersebut adalah sebuah kewajaran.

"Masyarakat hari ini permisif terhadap perilaku politik uang, jadi yang namanya ormas manggil Paslon, atau kampus, tokoh masyarakat, biasa aja, sehingga kemudian uud 2017 tidak memberi hukuman kepada penerima suap ini menjadi celah, dan hal ini akan menumbuh suburkan produk pemilu yang sama saja bobrok," pungkasnya. [yud]



Komentar Pembaca
Jokowi Abaikan Rekomendasi Copot Menteri Rini

Jokowi Abaikan Rekomendasi Copot Menteri Rini

KAMIS, 17 JANUARI 2019 , 13:00:00

Tjahjo Ngaku Bantu Meikarta

Tjahjo Ngaku Bantu Meikarta

RABU, 16 JANUARI 2019 , 17:00:00

#KataRakyat: Debat Pilpres Gak Bakal Menarik!

#KataRakyat: Debat Pilpres Gak Bakal Menarik!

RABU, 16 JANUARI 2019 , 15:00:00

Oded Buka Road Show Senam 2018

Oded Buka Road Show Senam 2018

SENIN, 26 NOVEMBER 2018 , 09:21:00

Oded Resmikan Puskesos, Jalanan Harus Bebas Dari PMKS
Oded: Komunikasi Kunci Keberhasilan Pembangunan

Oded: Komunikasi Kunci Keberhasilan Pembangunan

SABTU, 01 DESEMBER 2018 , 09:50:00