Kota Cirebon

Dewan Larang PKL Jual Beli Lapak

Politik  KAMIS, 08 NOVEMBER 2018 , 20:22:00 WIB | LAPORAN: AHYARUDDIN ASEP

Dewan Larang PKL Jual Beli Lapak

Edi Suripno/RMOLJabar

RMOLJabar. Masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) masih menjadi persoalan bagi kota-kota besar. Tanpa terkecuali Kota Cirebon yang kini tengah menuju pengembangan daerah metropolitan (Cirebon Raya).

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon Edi Suripno mengakui, sebagai salah satu kota maju di Jawa Barat, Cirebon dihadapi sejumlah tantangan sosial-lingkungan, mulai dari kemacetan, masalah sampah, air bersih hingga maraknya PKL di beberapa ruas jalan trotoar.

"PKL salah satu konsekwensi kemajuan kota sehingga banyak para pedagang informal ini mengadu nasib dan berjualan di sepanjang pinggir kota, masuk trotoar dan ruas jalan yang memang dibolehkan atau tidak dibolehkan. Khususnya di jalan-jalan Cipto, Siliwangi dan Kartini yang memang tidak dibolehkan," kata Edi saat ditemui awak media, Kamis (8/11).

Oleh karena itu, kata Ia, upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menata ulang PKL, tidak harus langsung dalam bentuk tindakan. Melainkan, secara bertahap dan melalui skor (skala prioritas).

Menurutnya, jika harus totalitas dilakukan penataan PKL dalam waktu yang bersamaan, itu justru tidak akan menyelesaikan masalah. Sebab, program penyediaan shelter saja masih belum berjalan sesuai yang diharapkan. Belum lagi, pemerintah daerah belum punya tempat relokasi sebagai pemusatan PKL nantinya.

"Salah satunya di Jalan Cipto yang dimaksud kan ? Itu memang kita akan jadikan daerah yang bebas PKL di trotoar. Tapi memang diakui pemerintah kota belum punya solusi penempatan yang baru, belum sepenuhnya. Karena memang shelter yang dibuat inikan dengan kapasitas terbatas. Maka dari itu, dalam waktu dekat kita ingin tahu program selanjutnya, dinas terkait, pemerintah kota ini untuk menangani masalah PKL," paparnya.

Edi Suripno menuturkan, sebenarnya tidak sepenuhnya kita bisa menyalahkan PKL. Bagaimana pun, PKL bagian dari konsekwensi Kota Cirebon menuju daerah yang maju dan berkembang. Sementara di sisi lain, mereka pun butuh penghidupan.

Hanya saja, perlu juga diperhatikan pemerintah daerah agar bagaimana upaya tata ruang dan kota itu tidak berdampak pada kehidupan mereka, bila perlu difasilitasi sehingga perekonomian mereka tetap berjalan.

"Sesungguhnya mereka itu punya niat mulia untuk berjualan, berdagang dan mencari nafkah. Cuma penataannya (relokasi) saja," kata Edi.

Disinggung soal adanya kasuistik tentang jual-beli lapak PKL, Edi menegaskan, tentu itu sangat bertentangan dengan aturan yang ada. Menggunakan trotoar untuk berdagang saja, itu dilarang. Apalagi sampai memperjualbelikan lapak PKL.

"Itu tidak boleh. Itu saya kira harus ditindak kalau ada oknumnya dan diambil sanksi karena tidak boleh diperjualbelikan. Karena memang trotoar itu salah satu fungsinya untuk pejalan kaki kan? Tidak boleh untuk berjualan. Kalau ada yang memperjualbelikan otomatis itu sudah pelanggaran hukum. Dan bisa ditindak," pungkasnya.

Selanjutnya, Edi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mencari solusi ke depan. Seperti misalnya mengajak para PKL berdialog dan bermusyawarah bersama pemda dan dinas terkait, agar persoalan PKL ini segera ada titik temu.

"Dalam dialog nanti mencari tahu, asosiasi pedagang atau perkumpulan kaki lima, diajak bicara. Keanggotaannya berapa ?dan juga ada dimana saja ? Perlu ditertibkan. Tapi yang jelas bila ada jual-beli lapak segera diberi tahu oleh pemerintah dan pihak berwajib, (serta) bisa diambil tindakan hukum," demikian Edi Suripno. [aga]

Komentar Pembaca
Oded Buka Road Show Senam 2018

Oded Buka Road Show Senam 2018

SENIN, 26 NOVEMBER 2018 , 09:21:00

Oded Resmikan Puskesos, Jalanan Harus Bebas Dari PMKS
Oded: Komunikasi Kunci Keberhasilan Pembangunan

Oded: Komunikasi Kunci Keberhasilan Pembangunan

SABTU, 01 DESEMBER 2018 , 09:50:00