Terbitkan Relaksasi DNI, Hipmi Curiga Jokowi Tak Dilibatkan

Ekbis  SELASA, 20 NOVEMBER 2018 , 19:46:00 WIB | LAPORAN: ALDI FERDIAN

Terbitkan Relaksasi DNI, Hipmi Curiga Jokowi Tak Dilibatkan

Bahlil Lahadalia/RMOLJabar

RMOLJabar. Paket kebijakan ekonomi jilid XVI yang dikeluarkan pemerintah dikritik Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Salah satunya soal relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI).

Ketua Hipmi, Bahlil Lahadalia, curiga Kementerian terkait tidak berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo sebelum mengeluarkan pengumuman masalah 54 daftar negatif investasi.

"Artinya apa, dari apa yang dilakukan oleh Kementrian teknis itu bertentangan. Saya mencurigai hal ini dilakukan tanpa koordinasi teknis khusus bagian DNI dengan pak Presiden. Ini menurut kecurigaan saya, sehingga menurut saya hal ini perlu dicabut," tegas Bahlil dalam keterangan yang diterima Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (20/11).

Ia mencotohkan bukti keberpihakan Jokowi terhadap UMKM adalah pemerintah telah menurunkan bunga dari 22 persen menjadi 7 persen, membuat Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan dari 5 juta meningkat menjadi 25 juta. Selain itu, Jokowi juga membuat tarif pajak dari 1 persen menjadi 0,5 persen bagi UMKM.

"Pak Jokowi itu sangat pro UMKM jadi sangat tidak mungkin kemudian kebijakan DNI itu pak Jokowi tau, pasti tidak tau,” ulas Bahlil.

Menurutnya, negara harus hadir untuk mengayomi para UMKM dari serangan investor asing. Hipmi merasa terpanggil, sebab anggotanya itu 98 persen UMKM.

"Saya inikan pernah UMKM, kalau yang lain ngomong UMKM saya gak tau meraka pernah UMKM atau gak, kalau saya pernah bekerja dengan omzet Rp60 juta, saya pernah merasakan itu, pada tahun 2002-2003. Jadi sekali lagi Hipmi mengimbau agar segera mencabut poin kebjiakan paket 16 yakni daftar negatif investasi," pungkas Bahlil. [aga]

Komentar Pembaca
Memperingati 7 Tahun Kematian Kim Jong Il

Memperingati 7 Tahun Kematian Kim Jong Il

JUM'AT, 14 DESEMBER 2018 , 21:00:00

Anak Milenial Mesti Ikut Lokomotif Perubahan

Anak Milenial Mesti Ikut Lokomotif Perubahan

JUM'AT, 14 DESEMBER 2018 , 13:00:00

Jegal OSO Nyaleg, KPU Bisa Kena Sanksi Etik Dan Pidana
Oded Buka Road Show Senam 2018

Oded Buka Road Show Senam 2018

SENIN, 26 NOVEMBER 2018 , 09:21:00

Belajar Wayang

Belajar Wayang

SENIN, 22 OKTOBER 2018 , 19:22:00

Oded: Komunikasi Kunci Keberhasilan Pembangunan

Oded: Komunikasi Kunci Keberhasilan Pembangunan

SABTU, 01 DESEMBER 2018 , 09:50:00